Gubernur Herman Deru Desak Perusahaan Sawit dan Pemerintah Pusat Lebih Serius Tangani Karhutla di Sumsel

AKURAT.CO SUMSEL Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghantui Sumatera Selatan (Sumsel) seiring masuknya musim kemarau.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyoroti potensi besar bencana ini, khususnya di lahan gambut yang luasnya mencapai 1,4 juta hektare di provinsi tersebut. Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata.

Saat menghadiri konsolidasi kesiapsiagaan personel dan peralatan pengendalian karhutla di Palembang, Sabtu (24/5), Deru menyebut tiga kabupaten sebagai wilayah dengan risiko tertinggi Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), dan Banyuasin.

"Di OKI sendiri, luas lahan gambutnya mencapai sekitar 500 ribu hektare. Itu alarm bahaya setiap kali kemarau datang," ujarnya.

Baca Juga: Menteri LH Ultimatum Pengusaha Sawit di Sumsel, Tak Lapor Dua Pekan, Siap Terima Sanksi

Namun, menurut Deru, upaya pencegahan dan pengendalian karhutla tak akan efektif tanpa keterlibatan aktif para pemegang konsesi lahan, terutama perusahaan perkebunan.

Ia menegaskan bahwa perusahaan, termasuk yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), punya tanggung jawab besar dalam menjaga area konsesinya.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap lahan terbengkalai. Perusahaan harus turut membentuk sistem proteksi dini. GAPKI juga harus tampil di garis depan,” tegas Deru.

Tak hanya menekankan sisi penindakan, Gubernur juga mendorong adanya pendekatan pembinaan. Ia mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar membuat regulasi yang menyeimbangkan aspek hukum dan edukasi.

“Sanksi hukum penting, tapi jangan lupa, masyarakat dan perusahaan juga butuh pembinaan agar lebih memahami cara pengelolaan lahan yang aman dan berkelanjutan,” ujarnya.

Deru turut menyinggung praktik pembakaran lahan tebu pasca-panen yang masih dipilih sebagian petani karena lebih murah. Menurutnya, permasalahan ini perlu disikapi secara realistis, mengingat Sumsel kini menjadi provinsi kelima penyumbang terbesar pangan nasional.

“Kita ini penyangga ketahanan pangan nasional. Harus ada kebijakan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk efisiensi petani kecil,” kata dia.

Isu lain yang diangkat adalah keberadaan lahan bekas pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang belum dikelola dengan baik. Deru menilai sektor ini tak kalah berisiko memicu kebakaran, dan mendesak agar pemerintah pusat memberi perhatian khusus.

“Banyak lahan minerba yang terbengkalai dan mudah terbakar. Ini juga ancaman nyata. Pemerintah pusat harus turun tangan, bukan hanya fokus pada gambut saja,” pungkasnya.