Kejati Sumsel Usut Dugaan Setoran Pungli Dana Desa ke Oknum Penegak Hukum

AKURAT.CO SUMSEL Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeret puluhan kepala desa di Kabupaten Lahat terus bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan kini mendalami kemungkinan adanya aliran dana haram tersebut ke oknum aparat penegak hukum (APH).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Kejati Sumsel di Kecamatan Pagar Gunung, Lahat, Kamis (23/7/2025), di mana sebanyak 22 orang diamankan, dan uang tunai Rp65 juta disita sebagai barang bukti.

“Aspek aliran dana ke oknum penegak hukum menjadi fokus pendalaman kami. Dugaan itu cukup kuat dan masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah, dalam konferensi pers yang digelar Jumat (25/7/2025) dini hari.

Menurutnya, dana yang dikumpulkan berasal dari alokasi Dana Desa, yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Baca Juga: 22 Kades dan 1 Camat di Lahat Terjaring OTT Kejari, Diduga Terkait Pungli

“Penggunaan Dana Desa sudah memiliki perencanaan yang ketat. Tidak ada ruang untuk alokasi di luar ketentuan, apalagi untuk setoran kepada pihak tertentu,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan menelusuri apakah praktik serupa sudah berlangsung dalam jangka waktu lama dan apakah melibatkan jaringan lebih luas.

“Kami ingin memastikan praktik ini tidak menjadi budaya di daerah lain. OTT ini harus jadi peringatan serius bagi seluruh aparatur desa agar tidak terjebak dalam modus serupa, terlebih jika mengatasnamakan APH,” imbuhnya.

Kejati Sumsel menegaskan akan bersikap transparan dan profesional dalam mengusut kasus ini. Sementara 22 orang yang diamankan kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan peran masing-masing dalam pusaran kasus pungli ini.