Berlaku Efektif, Pemprov Sumsel Larang Total Truk Batu Bara Melintas di Jalan Umum

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi (Sumsel) resmi memberlakukan larangan penggunaan jalan umum bagi seluruh angkutan batu bara di wilayahnya. Kebijakan ini dipertegas melalui surat resmi bernomor 500.11/0044/DISHUB/2026 yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, serta seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan transportir.
Larangan ini merupakan implementasi dari Instruksi Gubernur Sumatera Selatan yang mewajibkan seluruh kendaraan angkutan batu bara beralih menggunakan jalan khusus pertambangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, menegaskan bahwa kebijakan ini telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 dan bersifat mengikat. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Griya Agung Palembang pada akhir Desember 2025 lalu.
"Pemprov Sumsel sudah menyurati Jambi dan Bengkulu. Terhitung mulai awal tahun ini, angkutan batu bara dilarang menggunakan jalan umum dan wajib beralih ke jalan khusus," ujar Edward, Senin (26/1/2026).
Baca Juga: Herman Deru Tegaskan Larangan Truk Batu Bara di Jalan Umum: Gunakan Jalur Sungai atau Laut!
Edward menjelaskan, langkah tegas ini diambil untuk meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sering melibatkan kendaraan bertonase besar. Selain itu, kebijakan ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan umum di Sumatera Selatan.
“Kami meminta seluruh perusahaan dan transportir untuk segera menghentikan operasional di jalan umum wilayah Sumsel. Fokus kami adalah keselamatan masyarakat dan pemeliharaan fasilitas publik,” tegasnya.
Guna memastikan kebijakan berjalan maksimal, Pemprov Sumsel akan melakukan pengawasan ketat di berbagai titik perbatasan dan rute utama. Edward memperingatkan bahwa perusahaan yang masih membandel akan menghadapi sanksi administratif hingga sanksi berat.
"Apabila masih ditemukan pelanggaran, kami tidak segan melakukan penindakan. Bahkan, kami akan merekomendasikan pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang tetap melanggar ketentuan ini," pungkas Edward.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Penyaluran Bansos Tahap 4 Oktober 2026 Berakhir Besok, Ini Tanda Bantuan Cair dan Masuk Rekening
- 2Sumsel Bakal Dilanda Hujan Deras Sepanjang Hari Besok, Masyarakat Diimbau Waspada Cuaca Ekstrem
- 3Samsung Galaxy A08 Resmi Meluncur di India, Ini Spesifikasi dan Harganya
- 4Lantik 23 Pejabat Pemkot Palembang, Ratu Dewa Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik
- 5Pendaftaran KIP Kuliah 2026 Ditutup 31 Oktober, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
- 6Harga Emas Perhiasan Palembang Hari Ini Masih Stagnan, Saatnya Beli?
- 7Ramalan Zodiak Hari Ini 31 Oktober 2026, Bagaimana Nasib Asmara dan Keuanganmu?
- 8Ramalan Zodiak Leo Hari Ini Jumat 30 Oktober 2026, Percintaan hingga Karier Jadi Sorotan
- 9Lindungi Warga dari Asap Karhutla, Puskesmas di Sumsel Diminta Buka 24 Jam
- 105.303 Jemaah Haji Debarkasi Palembang Sudah Kembali, Empat Kloter Masih Ditunggu







