Belum Ada Kepastian Pembukaan CPNS 2025, Pemerintah Fokus Tuntaskan Rekrutmen CASN 2024

AKURAT.CO SUMSEL Kabar mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 kembali mencuat di berbagai platform media sosial.

Namun hingga akhir Juli 2025, pemerintah belum memberikan pengumuman resmi terkait rencana rekrutmen tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Oleh karena itu, pembukaan seleksi CPNS tahun ini dipastikan belum dapat dilakukan.

“Tahun ini nampaknya belum bisa dibuka dulu,” ujar Rini, dikutip Senin (28/7/2025).

Rini menjelaskan bahwa proses rekrutmen CPNS 2024 belum sepenuhnya tuntas di sejumlah instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. '

Pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tahapan administratif, validasi data, hingga proses pengangkatan peserta yang telah dinyatakan lulus.

“Itu kan butuh waktu. Itu kan ribuan atau jutaan. Jadi sampai saat ini kami masih fokus menyelesaikan CASN 2024,” jelasnya.

Baca Juga: 3 Rekomendasi Motor Matic Murah 2025, Irit dan Cocok untuk Aktivitas Harian

Seiring belum adanya kepastian pembukaan CPNS tahun ini, masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, khususnya yang tidak bersumber dari kanal resmi.

Pemerintah menegaskan bahwa pengumuman resmi terkait rekrutmen CPNS hanya akan disampaikan melalui situs resmi Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan SSCASN.

Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem seleksi nasional CPNS yang lebih efisien.

Salah satu rencana yang tengah digodok adalah penerapan masa berlaku hasil tes selama dua tahun, serta skema tes ulang hanya pada subtes yang belum memenuhi ambang batas.

“Kami sedang mendesain sistem tes CPNS itu tidak barengan seperti sekarang. Tahun 2024–2025 ini kita mengetes 6,6 juta orang, yang diterima hanya 1 juta. Biayanya sampai Rp1,1 triliun. Jadi mahal sekali ongkosnya,” ujar Zudan, dikutip dari keterangan resmi.