Registrasi SIM Card Biometrik Mulai Berlaku, Pemerintah Terapkan Masa Transisi hingga Juli 2026

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah resmi memulai penerapan registrasi SIM card berbasis biometrik pengenalan wajah per hari, Rabu (1/1/2026).

Kebijakan ini diterapkan secara bertahap dengan masa transisi selama enam bulan guna memberi waktu adaptasi bagi masyarakat dan operator seluler.

Dalam masa transisi tersebut, pelanggan masih dapat memilih metode registrasi lama menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau beralih ke sistem verifikasi wajah.

Skema ini disepakati oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

ATSI menyatakan kewajiban penuh registrasi SIM card berbasis biometrik baru akan diberlakukan mulai 1 Juli 2026 dan hanya berlaku bagi pelanggan baru. Sementara itu, pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang.

Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk memperkuat keamanan telekomunikasi nasional, khususnya dalam menekan praktik kejahatan digital seperti penipuan melalui telepon dan pesan singkat yang kian marak.

Baca Juga: Daftar Bansos 2026 Lengkap dengan Nominal dan Aturannya, Ini Penjelasannya

Selain itu, registrasi biometrik juga diharapkan dapat menata kepemilikan nomor seluler yang saat ini jumlahnya melebihi populasi penduduk dewasa.

Sejumlah operator seluler menyatakan kesiapan mendukung kebijakan tersebut. Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart memastikan infrastruktur serta sistem pengamanan data telah disiapkan.

Pada tahap awal, proses registrasi biometrik masih dilakukan secara terbatas di gerai layanan untuk menjamin akurasi dan memberikan edukasi kepada pelanggan.

Operator juga menegaskan penerapan standar keamanan berlapis, termasuk sistem perlindungan data dan teknologi verifikasi wajah, guna mencegah penyalahgunaan identitas serta kebocoran informasi pribadi.

Pemerintah memastikan implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi serta kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi.