Sumsel

RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan Jadi Undang Undang, Koruptor Bisa Dihukum Mati

Septiyanti Dwi Cahyani | 20 November 2026, 07:00 WIB
RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan Jadi Undang Undang, Koruptor Bisa Dihukum Mati
DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset. - Akurat.co/Ayu Rachmaningtyas

AKURAT. CO SUMSEL - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disahkan menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/11/2026).

Pengesahan tersebut sekaligus menjadi momentum penting karena pembahasan aturan ini telah berlangsung selama 18 tahun sebelum akhirnya mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR.

Baca Juga: Harga Emas Perhiasan Palembang Turun 3 Hari Berturut-turut, Termurah Jadi Rp13,3 Juta per Suku

Salah satu yang diatur dalam UU ini adalah mempertahankan sanksi berat berupa hukuman mati bagi para koruptor.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan secara keseluruhan UU ini terdiri dari 4 pilar.

Pilar pertama mengatur asas penghormatan hak asasi manusia serta perluasan cakupan kejahatan finansial maupun teknologi informasi dengan tetap mempertahankan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi.

Baca Juga: PSI Masih di Barisan Pendukung Prabowo, Dasco Tegaskan Belum Ada Pernyataan Keluar dari Koalisi

Pilar kedua mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based disertai pembagian kewenangan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sementara pilar ketiga mewajibkan pengelolaan aset secara transparan dalam satu siklus penuh oleh lembaga profesional yang independen.

Kemudian yang terakhir, pilar keempat restorasi berkeadilan jaminan pengembalian aset kepada korban dan perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beridikat baik. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.