Sumsel

10 Poin Penting RUU Perampasan Aset yang Akan Disahkan Hari Ini

Septiyanti Dwi Cahyani | 19 November 2026, 11:15 WIB
10 Poin Penting RUU Perampasan Aset yang Akan Disahkan Hari Ini
Gedung Senayan - Dok. MPR RI

AKURAT. CO SUMSEL - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pukul 09.30 WIB.

Rancangan undang-undang (RUU) ini memuat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Baca Juga: Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027, Gagal Jadi PNS Status Tetap Aman

Pengaturannya mencakup ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan aparat penegak hukum, hingga perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Terdapat 10 poin utama dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Substansinya tidak hanya mengatur proses perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga memuat prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Baca Juga: PLN Palembang Jadwalkan Pemadaman Listrik 4 Jam Hari Ini, Cek Daftar Lokasi Terdampak

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur mencakup berbagai perbuatan, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Berikut rincian 10 poin utama dalam RUU Perampasan Aset:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum

RUU ini mengatur judul, prinsip, serta asas hukum yang menjadi landasan pelaksanaan perampasan aset.

Baca Juga: 7 Fakta Menarik di Balik Film Hunger Games: Sunrise on The Reaping, Tayang Besok 20 November 2026

Ketentuan tersebut diarahkan untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria perampasan aset

Pengaturan ini mencakup ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas.

Di dalamnya termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak terhadap banyak korban.

Baca Juga: Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Paling Sedikit Rp16.000 per Bulan

Contohnya adalah investasi bodong, perdagangan ilegal, serta penipuan saham yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

3. Penegasan ancaman pidana bagi pelaku

RUU Perampasan Aset menegaskan bahwa pemberlakuan mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Ketentuan mengenai ancaman pidana mati juga tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT November 2026 Segera Cair, Cek Namamu Terdaftar atau Tidak

4. Pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset

RUU ini mengatur pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana.

Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik

Baca Juga: Harga Sawit Sumsel Turun Lagi, TBS Umur Produktif Kini Dibanderol Rp3.500 per Kg

RUU ini memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki iktikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana.

Perlindungan tersebut disertai pengaturan mengenai beban pembuktian dan pemberian kesempatan yang cukup bagi pihak terkait untuk mempertahankan haknya.

6. Pengembalian aset kepada korban tindak pidana

Pengaturan berikutnya menekankan upaya optimal dalam mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung.

Baca Juga: Harga Sawit Sumsel Turun Lagi, TBS Umur Produktif Kini Dibanderol Rp3.500 per Kg

Aset yang berhasil dipulihkan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana

RUU ini mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset terkait tindak pidana.

Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Baca Juga: Pusri Gelar Bootcamp dan Evaluasi Lapangan MUSI Competition 2026, Dorong UMK Lebih Berdaya Saing

Seluruh proses diarahkan agar berjalan secara profesional dan akuntabel.

8. Pengawasan pelaksanaan perampasan aset

Pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan disertai pengawasan.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh badan independen untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga: Bukan Cuma Kiper, Ini Penyebab Sumsel United Kebobolan 15 Gol di Putaran Pertama

9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang

RUU Perampasan Aset juga memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, kewenangan perampasan aset tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi maupun tindakan sewenang-wenang.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

Poin terakhir berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset.

Baca Juga: Bukan Cuma Kiper, Ini Penyebab Sumsel United Kebobolan 15 Gol di Putaran Pertama

Penerapan sistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan aset. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.