UMK Palembang 2027 Mulai Dibahas, Besaran Kenaikan Upah Masih Tunggu Arahan Pusat

AKURAT.CO SUMSEL Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Palembang tahun 2027 mulai bergulir. Namun, besaran upah minimum yang akan diterima pekerja tahun depan belum dapat dipastikan karena pemerintah daerah masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, DFarid Wajidi, mengatakan tahapan awal penetapan UMK 2027 telah dimulai melalui pembentukan Dewan Pengupahan.

Dewan Pengupahan Palembang sendiri telah terbentuk pada 9 November 2026 melalui pertemuan daring. Selanjutnya, proses pembahasan akan mengikuti arahan dan ketentuan pemerintah pusat.

"Kita mengikuti rapat koordinasi dahulu untuk penetapan (UMK). Besaran diusulkan oleh Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan telah terbentuk 9 November kemarin melalui zoom meeting," ujar Farid, Rabu (11/11/2026).

Farid menjelaskan, dalam rapat koordinasi bersama Dewan Pengupahan se-Sumatera Selatan dibahas sejumlah tahapan perhitungan UMK.

Pembahasan tersebut juga mencakup aturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan serta mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK.

Penetapan UMK 2027 diawali dengan rapat koordinasi Dinas Tenaga Kerja provinsi se-Indonesia di Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: Peremajaan Sawit Rakyat di Sumsel Capai 75.504 Hektare

Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta menyiapkan dokumen sebagai bagian dari proses pemberian rekomendasi kepala daerah.

"Penetapan diawali dengan Rakor Disnaker Provinsi se-Indonesia hari ini di Kemendagri dan sebelumnya tiap kabupaten/kota menyiapkan dokumen dalam proses rekomendasi Pemda soal UMK tahun 2027," jelasnya.

Terkait pembahasan bersama para pemangku kepentingan di Palembang, Farid menyebut pertemuan langsung dengan unsur Dewan Pengupahan akan dilakukan setelah Disnaker Palembang menerima arahan dari Disnaker Provinsi Sumatera Selatan.

Selain besaran UMK, Disnaker Palembang juga menyoroti penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2027.

Farid berharap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit dapat dicantumkan dalam keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Pencantuman tersebut dinilai penting untuk memperjelas sektor usaha yang masuk dalam kategori upah minimum sektoral.

"Pencantuman KBLI 5 digit penting untuk memperjelas sektor usaha yang masuk dalam kategori upah sektoral, sehingga tidak menimbulkan multitafsir di lapangan," kata dia.

Dengan demikian, besaran UMK Palembang 2027 masih harus melalui sejumlah tahapan pembahasan. Pekerja dan pengusaha di Palembang pun masih menunggu proses penetapan hingga pemerintah daerah memperoleh arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.