Jika Gibran Mundur dari Wapres, Begini Mekanisme Menurut Pakar Hukum Unsri

AKURAT.CO SUMSEL Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Jika keputusan tersebut benar-benar terjadi, terdapat mekanisme ketatanegaraan yang harus diperhatikan agar proses pergantian jabatan tetap sesuai konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya (Unsri), Dedeng Zawawi, mengatakan, mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden harus mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan teknis yang secara khusus mengatur prosedur pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden. Hal tersebut karena Undang-Undang Kepresidenan yang telah lama diwacanakan belum juga terbentuk.

"Maka pengunduran diri harus mengacu pada konstitusi atau UUD. Hal-hal teknis belum ada karena UU Kepresidenan hingga sekarang belum terbentuk, padahal sudah lama digagas," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Dedeng menjelaskan, jabatan Wakil Presiden merupakan posisi yang diperoleh melalui pemilihan umum sehingga setiap keputusan untuk melepaskannya tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, pengunduran diri harus memiliki alasan yang jelas dan rasional serta mempertimbangkan kepentingan negara. Karena itu, prosesnya tetap harus memperhatikan prinsip dan ketentuan konstitusi.

Ia juga mengingatkan bahwa pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian Wakil Presiden.

Baca Juga: Kurir J&T Cargo di Palembang Tertipu Paket COD Skincare Rp2.5 Juta, Begini Modus Pelaku

Dalam UUD 1945, mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Ketentuan tersebut mengatur alasan pemberhentian serta proses yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara itu, pengunduran diri merupakan keputusan pejabat yang bersangkutan untuk melepaskan jabatannya. Dengan demikian, mekanismenya tidak bisa serta-merta disamakan dengan proses pemberhentian sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut.

Dedeng menilai, belum adanya Undang-Undang Kepresidenan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Aturan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan memperjelas prosedur apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden maupun Wakil Presiden.

Meski belum tersedia aturan teknis khusus, menurutnya, persoalan pengunduran diri tetap harus diselesaikan dengan berpedoman pada konstitusi sebagai landasan utama penyelenggaraan negara.