Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Palembang Tak Bisa Diberikan Rutin, Ini Syaratnya

AKURAT.CO SUMSEL Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pemberian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Setiap usulan harus melalui proses seleksi, memenuhi persyaratan administrasi, serta memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Ratu Dewa mengatakan, hibah APBD bukan merupakan hak yang otomatis diterima setiap tahun oleh lembaga atau organisasi.

Penganggarannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan Ratu Dewa saat membuka Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD dengan menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai narasumber.

Menurutnya, kondisi ruang fiskal Kota Palembang yang terbatas membuat setiap pengajuan hibah harus dipertimbangkan secara cermat.

"Setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Ratu Dewa.

Dia menjelaskan, seluruh usulan hibah harus diajukan secara tertulis kepada wali kota pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.

Usulan tersebut juga harus tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga masuk dalam APBD.

Baca Juga: Harga Emas Perhiasan di Palembang Naik Tipis Hari Ini, Termahal Rp13,9 Juta per Suku

Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, proses pengajuan mulai dibuka pada Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Sementara forum perangkat daerah dijadwalkan paling lambat akhir Februari 2027.

Ratu Dewa juga mengingatkan bahwa proposal hibah harus disusun secara lengkap, jelas, terukur, dan memiliki peruntukan yang spesifik sesuai kebutuhan penerima.

Selain itu, penerima wajib memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan, dana hibah tidak boleh digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, maupun pembelian alat tulis kantor (ATK).

Pemberian hibah juga tidak bersifat rutin atau berkesinambungan. Karena itu, kegiatan yang diajukan harus dirancang agar dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Dalam proses penyalurannya, hibah baru dapat diberikan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Penerima juga wajib menggunakan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta mengembalikan sisa dana yang tidak terpakai ke kas daerah.

Ratu Dewa meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi secara objektif terhadap legalitas, kelengkapan administrasi, dan kesesuaian usulan dengan prioritas pembangunan.

Dia juga mengingatkan agar proses tersebut bebas dari konflik kepentingan maupun janji pemberian hibah di luar mekanisme resmi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya kesesuaian aturan antara pihak pemberi dan penerima hibah.

Menurut Fatoni, penerima harus mengajukan proposal yang menjelaskan secara rinci kebutuhan penggunaan dana. Setelah itu, pemerintah daerah melakukan verifikasi sebelum menetapkan penerima hibah.

Dia mengingatkan bahwa dana hibah yang telah diterima menjadi tanggung jawab penuh penerima dan penggunaannya dapat menjadi objek pemeriksaan.

Dalam kesempatan tersebut, Fatoni juga mendorong Pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ada lima strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi, dan inovasi.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemkot Palembang berharap mekanisme pemberian hibah semakin tertib dan transparan. Dengan demikian, anggaran daerah dapat disalurkan kepada pihak yang memenuhi persyaratan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.