Dampingi Wamen LH Tinjau Penanggulangan Karhutla, Herman Deru Paparkan Strategi Jangka Panjang

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mendorong perubahan strategi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tak hanya mengandalkan pemadaman saat api muncul, pemerintah kini menyiapkan sistem pengelolaan air untuk menjaga lahan gambut tetap basah selama musim kemarau.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, salah satu langkah yang tengah disiapkan yakni normalisasi dan konektivitas kanal serta pembangunan sistem pompa air di kawasan yang dinilai rawan karhutla.

Gagasan tersebut dibahas saat Herman Deru mendampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono dalam Pertemuan Koordinasi Kolaborasi Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kantor BPBD Sumsel, Rabu (7/10/2026).

Menurut Herman Deru, pengelolaan air menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran, terutama di kawasan ekosistem gambut yang mudah mengering saat musim kemarau.

Ia menilai, air yang selama ini mengalir ke sungai perlu dikelola agar dapat dimanfaatkan kembali untuk mempertahankan kelembapan lahan.

"Saya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Hari ini mengemuka ide membuat kanal yang sangat kreatif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya langsung sambut," ujar Herman Deru.

Ia menjelaskan, tim ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup telah memetakan persoalan konektivitas kanal dan pola sirkulasi air. Dengan sistem tersebut, air diharapkan tidak hanya mengalir keluar menuju sungai, tetapi dapat kembali dialirkan ke kawasan yang membutuhkan saat musim kemarau.

"Jangan air ini hanya dibuang ke sungai. Bagaimana ketika kemarau air masuk ke kanal. Ini oleh-oleh yang sangat berharga," katanya.

Herman Deru memastikan Pemprov Sumsel akan segera menentukan sejumlah lokasi yang menjadi prioritas normalisasi kanal maupun pemasangan pompa. Penentuan lokasi tersebut akan dilakukan dengan pendampingan dan kajian teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Menariknya, pembangunan infrastruktur tersebut dirancang tidak menggunakan anggaran pemerintah.

"Yang istimewanya, ini non-APBN, non-APBD. Ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan dari Kementerian Lingkungan Hidup," tegasnya.

Menurut Herman Deru, keterlibatan pemerintah pusat juga dibutuhkan karena penanganan karhutla berkaitan dengan kewenangan perizinan serta pemberian sanksi lingkungan terhadap perusahaan.

Ia berharap sistem pengelolaan air yang dibangun nantinya tidak hanya menjadi solusi untuk menghadapi karhutla tahun ini, tetapi mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.

"Sesegera mungkin dengan bimbingan ahli dari LH. Dan ini bukan hanya untuk pencegahan dan pemadaman tahun ini, tetapi manfaatnya untuk jangka panjang," jelas Herman Deru.

Baca Juga: Daftar 18 Perusahaan Penyumbang Hotspot Karhula di Palembang Versi Walhi

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, upaya penanganan karhutla selama ini melalui operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing hingga pemadaman langsung tetap penting.

Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mencegah kebakaran kembali terjadi, khususnya pada lahan gambut.

Karena itu, pemerintah mendorong upaya untuk meningkatkan tinggi muka air tanah (TMAT) dan melakukan pembasahan kembali kawasan gambut yang rawan terbakar.

"Caranya yaitu melakukan sekat kanal, membangun sekat-sekat kanal yang ada di ekosistem gambut ini," kata Diaz.

Selain sekat kanal, Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong pembangunan water intake dari sungai di sekitar kawasan rawan kebakaran. Air tersebut nantinya dapat dipompa dan dialirkan menuju kanal di kawasan konsesi.

Dengan cara itu, kondisi lahan gambut diharapkan tetap basah sehingga risiko kebakaran dapat ditekan ketika musim kemarau berlangsung.

"Hari ini kita kumpulkan perusahaan-perusahaan ini untuk bersama-sama membangun infrastruktur tersebut, supaya bisa membasahi gambut dan membawa air dari sungai," ujarnya.

Pertemuan tersebut turut melibatkan 43 perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan. Diaz mengapresiasi respons Herman Deru yang langsung menyatakan kesiapan untuk menerapkan konsep pengelolaan air tersebut di lokasi yang telah ditentukan.

"Ketika kita presentasikan lokasi-lokasi yang bisa dibangun pompa, diletakkan pompa ini, Gubernur langsung menyambut cepat. Langsung, ya sudah kita buatkan penerapan. Teknisnya nanti dari tim," katanya.

Sementara itu, Herman Deru menyebut operasi modifikasi cuaca di Sumsel hingga kini telah dilakukan sebanyak 69 kali. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat masih menunggu hasil operasi tersebut berupa hujan di wilayah yang membutuhkan.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat pemantauan kualitas udara untuk mengetahui dampak asap terhadap masyarakat. Sumsel saat ini memiliki sembilan stasiun pemantauan kualitas udara ambien (SPKUA).

Untuk penegakan hukum lingkungan, Diaz mengungkapkan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap 57 lokasi secara nasional. Sanksi lanjutan terhadap perusahaan akan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi serta tingkat pelanggaran lingkungan masing-masing.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap penanganan karhutla tidak lagi sebatas berpacu dengan api setelah kebakaran terjadi, tetapi dimulai dari menjaga air dan kondisi lahan agar api sulit muncul.

"Jadi kita tidak hanya menunggu api muncul. Kita siapkan airnya, kita jaga lahannya tetap basah, dan kita bangun sistemnya untuk jangka panjang," pungkas Herman Deru.