Pemprov Sumsel Bahas Penetapan UMP, Pj Gubernur: Kepentingan Pelaku Usaha dan Pekerja Perlu Dijaga

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) tengah mempersiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi mengatakan sesuai aturan undang-undang, UMP ditetapkan setiap tahun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.

Kemendagri dan Kemnaker mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan agar UMP yang ditetapkan tidak memberatkan pelaku usaha hingga memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan, di sisi lain, tidak merugikan pekerja.

"Kepentingan pelaku usaha dan pekerja perlu dijaga seimbang. Jika terlalu membebani pengusaha, bisa berdampak pada PHK, namun keputusan juga tak boleh merugikan pekerja, sehingga perlu langkah mitigasi,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (31/10/20240.

Hingga saat ini, data yang dibutuhkan untuk perhitungan UMP masih menunggu dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diserahkan pada 6 November.

Baca Juga: Banting Harga di Bazar Sembako Murah Saat Kampanye Akan Kena Sanksi, Ini Kata Bawaslu

“Setelah data dikirim, Kemnaker akan melanjutkan pembahasan perhitungan besaran UMP berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan mempertimbangkan faktor α (alpha) yang diusulkan antara 0,1 hingga 0,3,” jelasnya.

Penetapan UMP juga menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada formula penghitungan upah.

"Pemerintah optimis karena ekonomi di Sumsel masih menunjukkan tren positif. Ini juga akan menjadi dasar untuk menentukan besaran UMP,” ungkapnya.

Lanjutnya, kenaikan UMP ini tidak bisa diprediksi pastinya karena ada rumus dan faktor yang menjadi acuan.

“Tidak bisa di prediksi, kan ada rumusannya seperti tadi alpha dan data-data lainnya,” katanya. (Kurnia)