Politik Uang Masih Semerbak di Masyarakt, Pengamat: Merusak Demokrasi

AKURAT.CO SUMSEL Pilkada Serentak 2024 kembali menyorot isu klasik yang menjadi tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di Sumsel politik uang.

Meski praktik ini kerap dikritik sebagai ancaman bagi demokrasi yang sehat, kenyataannya politik uang masih menjadi strategi yang digandrungi oleh sejumlah kandidat demi mengamankan suara.

Namun, solusi utama terletak pada edukasi pemilih dan peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

Menurut Ade Indra Chaniago, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik transaksional menjadi faktor kunci mengapa praktik ini terus bertahan.

Ia menekankan bahwa edukasi politik harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan lembaga terkait, guna menciptakan pemilih yang cerdas dan kritis dalam memilih pemimpin.

“Politik uang tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menghambat lahirnya pemimpin yang berkualitas. Masyarakat harus diedukasi agar bisa melihat kompetensi calon, bukan sekadar tergoda oleh janji uang,” ujar Ade, Senin (18/11/2024).

Baca Juga: Pengamat: Penghentian Bansos Jelang Pilkada Dinilai Langkah Tepat untuk Cegah Politisasi

Ade menekankan bahwa edukasi politik bukan hanya tentang mengenal calon dan programnya, tetapi juga tentang memahami dampak jangka panjang dari memilih pemimpin yang tidak kompeten.

“Pendidikan politik yang kuat akan membantu pemilih lebih sadar akan peran penting mereka dalam menentukan arah masa depan daerah,” ujarnya.

Dengan meningkatkan edukasi politik, ada harapan bahwa masyarakat akan semakin bijak dalam menentukan pilihannya, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya.

"Pilkada Serentak 2024 seharusnya menjadi momentum bagi Sumatera Selatan untuk membuktikan bahwa demokrasi yang bersih dan sehat masih dapat diwujudkan di tengah godaan politik uang," tutupnya. (Kurnia)