Pengamat: Penghentian Bansos Jelang Pilkada Dinilai Langkah Tepat untuk Cegah Politisasi

AKURAT.CO SUMSEL Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penghentian sementara penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) menjelang pilkada serentak dinilai langkah yang bijak dalam menjaga stabilitas politik di daerah.

Hal ini disampaikan oleh Profesor Abdullah Idi, Pengamat Sosial dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang menilai kebijakan ini mampu meredam potensi politisasi dan konflik.

“SE Mendagri ini adalah kebijakan yang positif. Bansos memang penting bagi masyarakat, tetapi di sisi lain, sering disalahgunakan untuk keuntungan politik, terutama oleh petahana,” kata Abdullah Idi, Sabtu (16/11/2024).

Pengalaman dari Pilpres 2024 menunjukkan bahwa distribusi bansos menjelang pemilu sempat memicu berbagai reaksi dan membuat suhu politik memanas.

Menurutnya, langkah Kemendagri kali ini merupakan respons pemerintah pusat untuk mengantisipasi hal serupa menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

Baca Juga: Penyaluran Bansos APBD Sumsel Dihentikan Sementara Menjelang Pilkada Serentak 2024

“Tanpa pembatasan ini, distribusi bansos bisa menimbulkan interpretasi yang beragam dan berisiko memicu gejolak politik,” tambahnya.

Abdullah menjelaskan bahwa petahana biasanya memiliki keuntungan karena masih memegang kendali terhadap kebijakan, termasuk penyaluran bansos yang bersumber dari dana APBD. Ini membuat bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Jika bansos diberikan tepat sebelum pilkada, potensi konflik akan meningkat. Jadi, sebaiknya penyaluran dilakukan setelah pilkada selesai. Ini hanya masalah waktu saja,” ujarnya.

Namun, Profesor Abdullah juga mengingatkan bahwa meski ada SE yang melarang pemberian bansos selama masa pilkada, celah untuk politisasi tetap ada. Menurutnya, janji penyaluran bansos setelah pilkada bisa menjadi strategi kampanye terselubung.

“Memang ada kemungkinan bansos tidak dibagikan saat pilkada, tetapi dijanjikan untuk diberikan setelah pemilu. Hal ini masih bisa terjadi, hanya strateginya saja yang berbeda,” pungkasnya. (Kurnia)