Pengamat: Formasi Kabinet Prabowo Lebih Terfokus pada Kepentingan Politik daripada Efektivitas

AKURAT.CO SUMSEL Pembentukan kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Yulion Zalpa.

Ia menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk memecah dan menggabungkan beberapa kementerian, yang kini terdiri dari 48 kementerian, lima pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri, hanya sebatas "bagi-bagi jabatan" kepada para pendukung politik.

"Secara fundamental, pemisahan atau penggabungan kementerian tidak menjadi faktor tunggal yang menentukan efektivitas kinerja pemerintahan. Hal ini lebih terkesan sebagai upaya mengakomodir kepentingan politik pasca-Pilpres, atau secara kasarnya disebut sharing power," ungkap Yulion, Senin (21/10/2024).

Yulion juga pesimis terhadap realisasi janji-janji yang diungkapkan Prabowo Subianto dalam pidato perdananya sebagai presiden pada Minggu (20/10/2024).

Menurutnya, janji-janji seperti pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, dan program makan gratis untuk masyarakat dinilai sulit diwujudkan dalam waktu singkat.

"Setiap kali pergantian presiden, janji-janji itu selalu terdengar. Soal swasembada pangan, pengentasan kemiskinan, dan lainnya, itu sah-sah saja diucapkan. Namun, apakah realistis dan mampu diwujudkan? Kita perlu melihat kebijakan yang akan dijalankan terlebih dahulu," jelas Yulion.

Ia menambahkan bahwa dengan formasi kabinet yang baru dibentuk, belum ada gambaran jelas terkait kebijakan konkret yang akan dilaksanakan. Tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo, menurut Yulion, adalah mewujudkan janji tersebut hanya dalam kurun waktu empat tahun.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Lantik Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029, In Daftar Namanya

"Bahkan selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, swasembada pangan belum berhasil diwujudkan. Oleh karena itu, kita perlu menunggu bagaimana janji tersebut akan direalisasikan," ujarnya.

Yulion juga menyoroti program swasembada pangan yang pernah digalakkan melalui proyek Food Estate ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang dianggap gagal. Menurutnya, kebijakan swasembada pangan tanpa melibatkan peran aktif petani tidak akan efektif.

"Program Food Estate yang dijalankan sebelumnya telah gagal. Jika pendekatan serupa diterapkan tanpa melibatkan petani, upaya swasembada pangan yang diharapkan oleh Prabowo kemungkinan besar juga akan mengalami kegagalan," tambahnya.

Salah satu janji politik Prabowo yang paling sering disampaikan adalah program makan bergizi gratis bagi masyarakat. Namun, Yulion menilai kebijakan ini sangat sulit untuk diwujudkan, terutama karena tantangan besar terkait anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.

"Kebijakan makan gratis dan bergizi ini menghadapi banyak kendala. Dibutuhkan anggaran yang besar dan koordinasi dengan berbagai kementerian serta lembaga, sehingga pelaksanaannya akan sangat sulit," ungkap Yulion.

Ia menegaskan, realisasi janji-janji Prabowo akan sangat bergantung pada kebijakan konkret yang diambil serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Tanpa itu, janji-janji tersebut hanya akan menjadi retorika politik yang sulit diwujudkan.