Hasto PDIP Buka Suara soal Puan Maharani dan Pramono Anung Masuk Bursa Calon Pengganti Gibran

AKURAT.CO SUMSEL Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara mengenai munculnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Hasto menegaskan, keputusan terkait sikap politik partai, termasuk persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden, sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, PDIP akan tetap berpegang pada aturan konstitusi dan prinsip demokrasi dalam menyikapi wacana pergantian Wakil Presiden.

"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.

Dia juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Dalam aturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

Hasto berharap, siapa pun sosok yang nantinya diajukan dapat menjadi figur terbaik dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dia menilai tantangan ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian serius calon Wakil Presiden berikutnya.

Baca Juga: Polisi Tangkap Terduga Pencuri Motor di Plaju Palembang, Diduga Beraksi di 18 Lokasi

"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Di sisi lain, Hasto juga ditanya mengenai peluang PDIP bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa keputusan mengenai arah politik dan langkah strategis partai berada di tangan Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," pungkasnya.