Pola Komunikasi Bakom Disorot, Pengamat Nilai Pendekatan Defensif Bisa Gerus Kepercayaan Publik

AKURAT.CO SUMSEL Pola komunikasi yang diterapkan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI kembali menjadi sorotan.

Analis komunikasi politik Emrus Sihombing menilai pendekatan komunikasi yang cenderung defensif berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Emrus, lembaga komunikasi pemerintah seharusnya tidak hanya menyampaikan kebijakan kepada publik, tetapi juga menjadi penghubung yang efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Presiden secara terbuka.

"Di bawah kepemimpinan dia (Muhammad Qodari), Bakom justru tidak membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata Emrus, Senin (20/7/2026).

Ia berpendapat, komunikasi publik yang terlalu berorientasi pada pembelaan terhadap pemerintah justru dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Dia melakukan komunikasi pemerintah kepada rakyat dengan pendekatan yang defensif. Pemerintah justru dirugikan dengan pola itu karena publik menjadi tidak percaya," ujarnya.

Emrus menjelaskan, lembaga komunikasi pemerintah memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, fungsi komunikasi tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan masukan dan kritik publik diterima serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, pejabat yang bertanggung jawab di bidang komunikasi publik juga semestinya berperan sebagai penasihat komunikasi bagi pimpinan, bukan hanya menjadi juru bicara yang membela setiap kebijakan pemerintah.

"Bakom atau humas harus menjadi penasihat komunikasi bagi pimpinannya. Tujuannya menjaga kredibilitas pemimpin. Apa yang disampaikan justru bisa menurunkan posisi Presiden di mata masyarakat, baik disengaja maupun tidak," katanya.

Emrus menyarankan agar Bakom mulai menerapkan pola komunikasi yang lebih terbuka, inklusif, dan mengedepankan dialog dua arah dengan masyarakat.

Ia menilai, transparansi dalam menyampaikan aspirasi publik kepada Presiden akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah.

"Komunikasi dari pemerintah kepada rakyat dilakukan di ruang publik, begitu juga aspirasi rakyat kepada pemerintah harus disampaikan secara terbuka kepada Presiden. Dengan begitu komunikasi dua arah terbangun dan kepercayaan publik akan meningkat," ujarnya.