Presiden Prabowo Beri Ultimatum, Pejabat Tidak Kompeten Akan Dicopot Tanpa Pandang Bulu

Dalam arahannya, Presiden menegaskan tidak akan segan-segan mencopot pejabat yang tidak kompeten maupun mereka yang terbukti melakukan penyelewengan anggaran.

Ketegasan ini disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). Ia memastikan penegakan hukum akan berjalan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

"Kita terus melakukan upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan. Kita tidak akan ragu-ragu copot pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, suku mana, atau agama mana," tegas Prabowo.

Presiden menekankan bahwa memegang jabatan publik adalah sebuah amanat besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

Baca Juga: Menghangatkan Tubuh dan Menyehatkan, Ini 5 Makanan Berkuah Favorit Keluarga Indonesia

Bagi pejabat yang merasa tidak mampu atau tidak berniat setia pada tugas tersebut, Prabowo mempersilakan mereka untuk menanggalkan jabatannya.

"Pejabat yang tidak setia menjalankan amanat rakyat dipersilakan untuk berhenti dari jabatannya," imbuhnya.

Langkah pembersihan internal ini dinilai krusial. Prabowo tidak ingin potensi ekonomi Indonesia yang sedang tumbuh pesat terhambat oleh perilaku oknum pejabat nakal yang merugikan masyarakat.

Saat ini, Indonesia telah memantapkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai angka USD 4,66 triliun atau sekitar Rp 76,3 kuadriliun.

Prabowo optimis bahwa dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima atau bahkan keempat di dunia. Namun, ia mengingatkan bahwa target tersebut hanya bisa dicapai jika manajemen pemerintahan dibenahi secara total.

Bagi Prabowo, tantangan utama bangsa saat ini bukan terletak pada kekurangan sumber daya alam, melainkan pada kejujuran dan keadilan dalam pengelolaannya.

"Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat," pungkasnya.