Kebijakan Pemerintah Tuai Protes Keras Masyarakat, Pengamat: Pemerintah Seharusnya Mendengar

AKURAT.CO SUMSEL Seratus hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai banyak protes dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa.

Aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintahan baru yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi publik.

Pengamat Sosial dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Prof Dr Abdullah Idi, menilai bahwa penolakan di awal pemerintahan merupakan hal yang wajar.

Baca Juga: 5 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi Massa Bertajuk Indonesia Gelap

“Masyarakat memiliki harapan besar terhadap Prabowo, terutama dalam membawa perubahan positif. Namun, dalam praktiknya, pemerintahan selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah,” ujar Prof. Abdullah, Rabu (19/2/2025).

Menurutnya, respons masyarakat terbagi dalam dua kubu, yakni kelompok yang masih optimistis dan kelompok yang kecewa dengan berbagai kebijakan awal, termasuk pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Dua sektor ini sangat vital bagi kehidupan rakyat. Seharusnya pemerintah tidak memangkasnya, karena akan berdampak besar bagi masyarakat luas,” jelasnya.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Banyak pihak menilai bahwa keputusan ini justru menjadi efek balik yang merugikan.

Baca Juga: Ricuh! Puluhan Warga Jakabaring Hadang Petugas BPN, Klaim Tanah Bukan Sengketa

“Pendidikan dan kesehatan seharusnya diprioritaskan dan tidak boleh terganggu, karena keduanya berperan penting dalam menentukan masa depan bangsa,” tambah Prof. Abdullah.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

“Pemerintah seharusnya mendengar kebutuhan setiap wilayah. Misalnya, ada daerah yang lebih membutuhkan sekolah gratis ketimbang program makan gratis (MBG). Harus ada evaluasi mendalam terkait efektivitas setiap program,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prof. Abdullah menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan suara rakyat.

“Pemimpin harus peka terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjalankan program tanpa mempertimbangkan dampaknya secara langsung,” ujarnya.

Menurutnya, transisi dari pemerintahan sebelumnya juga menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo-Gibran.

“Ada banyak faktor yang membuat kebijakan ideal sulit diimplementasikan. Namun, masyarakat tentu mempertanyakan alasan pemotongan anggaran, terutama jika di saat yang sama ada program besar seperti MBG. Ini memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang menganggarkan dan bagaimana skema pendanaannya?” katanya.

Prof. Abdullah menutup dengan menekankan bahwa pemotongan anggaran akan berdampak luas, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih sulit.

“Beban ekonomi masyarakat semakin berat. Pemerintah harus segera merespons kritik ini dengan solusi nyata, bukan hanya retorika,” pungkasnya. (Kurnia)