Perang Tak Kuncung Reda, Iran di Ambang Krisis Besar-besaran

AKURAT. CO SUMSEL - Iran harus bersiap mengambil langkah penuh risiko di tengah konflik yang terus memanas dengan Amerika Serikat (AS).

Langkah tersebut brupa rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) demi menopang keuangan negara yang semakin tertekan.

Tekanan ekonomi ini dipicu oleh blokade Amerika, sanksi finansial, serta eskalasi militer yang membebankan anggaran subsidi energi bagi 93 juta penduduknya.

Baca Juga: Cium Bau Busuk dari Rumah Kosong, Pelajar di Sukarami Palembang Temukan Mayat Pria Tanpa Identitas

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Produk Domestik Bruto (PDB) Iran akan menyusut hingga 5,4 persen pada 2026.

Situasi ekonomi pun menjadi semakin mengkhawatirkan setelah nilai tukar mata uang rial Iran merosot ke rekor terendah sepanjang sejarah, yakni menyentuh angka 2 juta rial per dollar AS di pasar bebas Teheran.

Pelemahan ini terjadi usai Presiden AS Donald Trump mengancam akan melancarkan operasi sanksi ekonomi berskala besar terhadap Iran.

Baca Juga: Kualitas Udara Memburuk, Pemkot Palembang Sebar 16.500 Masker ke Masyarakat

3 Opsi Kebijakan Pemerintah Iran

Merespons krisis nasional yang makin tajam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengimbau masyarakat untuk memahami dilema berat yang dihadapi pemerintah saat ini.

Pemerintah Iran mencatatkan ketimpangan biaya operasional yang sangat ekstrem dalam skema subsidi BBM.

Baca Juga: Harga Emas Perhisan Palembang Naik Rp200 Ribu, Cek Harga Terbarunya

Di mana biaya produksi bensin di tingkat kilang mencapai 1,3 juta rial (sekitar Rp 16.724) per liter, namun dijual kepada masyarakat pada tingkatan terendah hanya seharga 15.000 rial (sekitar Rp 192) per liter.

Untuk mengimbangi kerugian finansial ini, pemerintah telah berupaya meningkatkan produksi kilang, di antaranya dengan menggunakan produk petrokimia, dan menurunkan kualitas bahan bakar dengan cara mengencerkannya.

Kepala Optimasi Energi Pemerintah Iran, Esmail Saghab-Esfahani menguraikan tiga skenario kebijakan yang tengah dikaji oleh otoritas Teheran.

Baca Juga: Remaja 16 Tahun Diamankan Polisi, Senpi Rakitan Ditemukan di Kontrakan Palembang

1. Mempertahankan harga, tetapi memberlakukan pembatasan stok harian di setiap SPBU.

2. Mengalokasikan jatah bensin bersubsidi sebesar 30 liter per bulan bagi seluruh warga, termasuk yang tidak memiliki kendaraan, yang dapat diperjualbelikan kembali.

3. Liberalisasi harga bensin mendekati biaya keekonomian kilang sekitar 872.000 rial (sekitar Rp 11.218) per liter.

Baca Juga: Hadapi Musim Kemarau, Pusri Pastikan Stok Pupuk Bersubsidi Tetap Aman

Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad-Reza Aref, mengisyaratkan, pemerintah cenderung memilih skema liberalisasi harga bertahap dengan mengalokasikan hasil penghematan subsidi langsung kepada kelompok masyarakat rentan.

Reaksi Warga Iran

Wacana penyesuaian harga BBM ini disambut kekhawatiran mendalam oleh warga Iran yang sudah terbebani oleh tingginya laju inflasi harian.

Baca Juga: Korban Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan 2 Km dari Lokasi Kejadian

Data Pusat Statistik Iran mencatat tingkat inflasi meroket hingga 88 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana inflasi sektor bahan pangan membengkak melampaui 128 persen.

Warga khawatir, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan berantai pada biaya transportasi dan logistik barang kebutuhan pokok lainnya. (*)