Sumsel Rugi Rp107 Miliar Akibat Penipuan Digital, Palembang Jadi Episentrum Kejahatan Siber

AKURAT.CO SUMSEL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Selatan mengungkap fakta mencengangkan: total kerugian masyarakat akibat penipuan digital di Sumsel dalam setahun mencapai Rp107,7 miliar.

Palembang menjadi daerah dengan laporan tertinggi, disusul Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Banyuasin.

Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto, menyebut ledakan kasus ini bukan hanya persoalan keamanan digital, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi masyarakat.

“Investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga modus penipuan digital semakin agresif. Kondisi ini menuntut respons cepat, terkoordinasi, dan adaptif antar instansi,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) mencatat sepanjang November 2024–November 2025, Sumsel berada di peringkat delapan nasional untuk jumlah laporan penipuan digital, dengan total 8.135 kasus. Kerugian yang tercatat mencapai Rp107,72 miliar.

Baca Juga: Intensitas Hujan Tinggi, Gubernur Sumsel Herman Deru Resmi Tetapkan Status Siaga Banjir dan Longsor

Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Sumsel, Tito Adji, menjelaskan bahwa meningkatnya akses layanan digital membuat masyarakat rentan menjadi target kejahatan.

“Ini menunjukkan besarnya tantangan perlindungan konsumen di era layanan keuangan yang semakin modern,” jelasnya.

Tiga wilayah dengan laporan penipuan digital tertinggi di Sumsel masing-masing adalah Kota Palembang dengan 3.774 kasus, disusul Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 562 kasus, serta Kabupaten Banyuasin yang mencatat 534 kasus.

Melihat besarnya sebaran kasus di ibu kota provinsi, OJK menegaskan akan memperkuat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk membendung ekskalasi kejahatan digital.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Dwi Utomo, menilai tren kejahatan digital meningkat sejalan dengan pesatnya layanan modern di sektor keuangan.

“Kita butuh penguatan digital forensik serta pertukaran data lintas lembaga untuk menindak para pelaku secara lebih efektif,” tegasnya.

Dengan angka kerugian yang terus meningkat, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum melakukan transaksi atau mengakses layanan keuangan digital.