Deretan Fasilitas dan Tunjangan yang Didapat Gibran Usai Mundur dari Wapres

Septiyanti Dwi Cahyani | 12 November 2026, 18:15 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (12/11/2026). - Foto: Akuat.co/Endra Prakoso

AKURAT. CO SUMSEL - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis, 12 November 2026.

Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto.

Meski tidak menjabat lagi sebagai wakil presiden, Gibran masih berkesempatan mendapat sejumlah fasilitas dan tunjangan dari negara.

Fasilitas dan tunjangan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 UU tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan berhak memperoleh pensiun.

"Besaran biaya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir," tulis beleid tersebut.

Gaji pokok Gibran saat ini adalah 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, yakni sebesar Rp 20,16 juta.

Selain uang pensiun, Gibran juga berhak menerima sejumlah fasilitas lainnya. Berikut rinciannya:

Daftar Faslitas dan Tunjangan Gibran Setelah Mundur dari Wapres

1. Uang Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan

Dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, disebutkan besaran biaya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Adapun gaji pokok Gibran saat ini adalah 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, yakni sebesar Rp 20,16 juta

2. Tunjangan Sesuai Ketentuan Pensiun PNS

Selain pensiun pokok, mantan Wakil Presiden juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Besaran dan jenis tunjangannya mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dengan gaji atau tunjangan saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden.

3. Biaya Rumah Tangga Ditanggung Negara

Fasilitas berikutnya adalah biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.

4. Biaya Perawatan Kesehatan untuk Diri dan Keluarga

Mantan Wakil Presiden juga memperoleh fasilitas pembiayaan perawatan kesehatan.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya ditanggung negara.

5. Rumah Kediaman yang Layak Beserta Perlengkapannya

Tak hanya fasilitas keuangan, negara juga menyediakan rumah kediaman bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.

Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Dalam bagian penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan rumah.

Sementara itu, pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden yang bersangkutan.

6. Kendaraan Milik Negara Beserta Pengemudinya

Fasilitas lainnya adalah kendaraan bermotor milik negara yang disediakan bersama pengemudinya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi tersebut ditanggung negara.

Penyediaan kendaraan ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas kemasyarakatan yang mungkin tetap dijalankan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden karena kedudukan mereka sebelumnya. (*)

#Gibran mundur #Gibran rakabuming raka #Wakil presiden #Wapres #Fasilitas