Mulai 2027, Tiga Daerah di Sumsel Tak Lagi Ikut Penetapan UMP, Bakal Punya UMK Sendiri

AKURAT.CO SUMSEL Penetapan upah minimum di Sumatera Selatan (Sumsel) mulai mengalami perubahan. Tiga daerah, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kota Prabumulih, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), bersiap menetapkan upah minimum sendiri mulai 2027.
Ketiga daerah tersebut telah membentuk Dewan Pengupahan pada tahun ini. Dengan tambahan itu, kini sudah ada 11 Dewan Pengupahan kabupaten/kota yang terbentuk di Sumsel.
Anggota Dewan Pengupahan Sumsel dari unsur serikat pekerja, Cecep Wahyudin, mengatakan pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi pekerja yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh di Palembang.
Menurutnya, serikat pekerja selama ini mendorong agar setiap daerah memiliki Dewan Pengupahan sendiri. Dengan begitu, penentuan standar upah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja di masing-masing wilayah.
"Sumatera Selatan tahun ini menambah tiga Dewan Pengupahan baru, yaitu di OKI, Prabumulih, dan PALI," ujar Cecep, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, selama ini daerah yang belum memiliki Dewan Pengupahan masih mengacu pada penetapan upah tingkat provinsi. Namun, mulai tahun depan, ketiga daerah tersebut akan melakukan pembahasan dan penetapan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Putar Balik di Simpang Underpass Patal-Pusri Palembang Kini Harus Tunggu Lampu Hijau
"Ketiga daerah ini nantinya tidak lagi mengacu pada penetapan UMP dan UMSP Sumatera Selatan 2027. Mereka akan menetapkan upah di daerahnya sendiri berdasarkan ketentuan undang-undang," katanya.
Dewan Pengupahan di OKI, Prabumulih, dan PALI juga telah mulai membahas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dalam proses tersebut, sejumlah indikator akan menjadi bahan pertimbangan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah.
Cecep menyebut hasil pembahasan Dewan Pengupahan kabupaten/kota nantinya disampaikan kepada bupati atau wali kota. Rekomendasi tersebut kemudian dibawa ke Dewan Pengupahan Sumsel untuk dikaji sebelum diteruskan kepada gubernur.
"Sejak kemarin beberapa daerah sedang rapat. Selasa nanti, Dewan Pengupahan Sumatera Selatan akan membahasnya dan kemudian mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Selatan," ujarnya.
Dengan terbentuknya Dewan Pengupahan di tiga daerah tersebut, penetapan upah minimum diharapkan lebih memperhatikan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja setempat. Hasil pembahasan UMK dan UMSK masing-masing daerah akan menjadi dasar penentuan upah untuk 2027.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cek Desil Bansos Kemensos 2026, Ini Tanda Namamu Jadi Prioritas Penerima Bantuan atau Tidak
- 2Bansos PKH BPNT November 2026 Mulai Disalurkan, Ini Cara Cek Daftar Penerima Bantuan
- 3PLN Palembang Jadwalkan Pemadaman Listrik 4 Jam Hari Ini, Cek Daftar Lokasi Terdampak
- 4Harga Emas Perhiasan Palembang Turun Rp300.000 Jelang Akhir Pekan, Jadi Rp13 Juta per Suku
- 55 Ramalan Zodiak Hari Ini 20 November 2026: Libra Penuh Peluang, Scorpio Harus Kendalikan Emosi
- 65 Ramalan Zodiak Hari Ini Sabtu 21 November 2026: Aries Penuh Semangat, Leo Punya Peluang Baru
- 75 Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 19 November 2026: Ada Peluang Baru, Asmara hingga Karier Jadi Sorotan
- 8Harga Emas Perhiasan Palembang Turun Drastis dalam Sepekan, Kini Jadi Rp12,8 Juta per Suku
- 9Lindungi Warga dari Asap Karhutla, Puskesmas di Sumsel Diminta Buka 24 Jam
- 105.303 Jemaah Haji Debarkasi Palembang Sudah Kembali, Empat Kloter Masih Ditunggu







