Sumsel

Mulai 2027, Tiga Daerah di Sumsel Tak Lagi Ikut Penetapan UMP, Bakal Punya UMK Sendiri

Kurnia | 21 November 2026, 18:15 WIB
Mulai 2027, Tiga Daerah di Sumsel Tak Lagi Ikut Penetapan UMP, Bakal Punya UMK Sendiri
Foto Ilustrasi

AKURAT.CO SUMSEL Penetapan upah minimum di Sumatera Selatan (Sumsel) mulai mengalami perubahan. Tiga daerah, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kota Prabumulih, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), bersiap menetapkan upah minimum sendiri mulai 2027.

Ketiga daerah tersebut telah membentuk Dewan Pengupahan pada tahun ini. Dengan tambahan itu, kini sudah ada 11 Dewan Pengupahan kabupaten/kota yang terbentuk di Sumsel.

Anggota Dewan Pengupahan Sumsel dari unsur serikat pekerja, Cecep Wahyudin, mengatakan pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi pekerja yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh di Palembang.

Menurutnya, serikat pekerja selama ini mendorong agar setiap daerah memiliki Dewan Pengupahan sendiri. Dengan begitu, penentuan standar upah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja di masing-masing wilayah.

"Sumatera Selatan tahun ini menambah tiga Dewan Pengupahan baru, yaitu di OKI, Prabumulih, dan PALI," ujar Cecep, Sabtu (21/11/2026).

Ia menjelaskan, selama ini daerah yang belum memiliki Dewan Pengupahan masih mengacu pada penetapan upah tingkat provinsi. Namun, mulai tahun depan, ketiga daerah tersebut akan melakukan pembahasan dan penetapan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Putar Balik di Simpang Underpass Patal-Pusri Palembang Kini Harus Tunggu Lampu Hijau

"Ketiga daerah ini nantinya tidak lagi mengacu pada penetapan UMP dan UMSP Sumatera Selatan 2027. Mereka akan menetapkan upah di daerahnya sendiri berdasarkan ketentuan undang-undang," katanya.

Dewan Pengupahan di OKI, Prabumulih, dan PALI juga telah mulai membahas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Dalam proses tersebut, sejumlah indikator akan menjadi bahan pertimbangan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah.

Cecep menyebut hasil pembahasan Dewan Pengupahan kabupaten/kota nantinya disampaikan kepada bupati atau wali kota. Rekomendasi tersebut kemudian dibawa ke Dewan Pengupahan Sumsel untuk dikaji sebelum diteruskan kepada gubernur.

"Sejak kemarin beberapa daerah sedang rapat. Selasa nanti, Dewan Pengupahan Sumatera Selatan akan membahasnya dan kemudian mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Selatan," ujarnya.

Dengan terbentuknya Dewan Pengupahan di tiga daerah tersebut, penetapan upah minimum diharapkan lebih memperhatikan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja setempat. Hasil pembahasan UMK dan UMSK masing-masing daerah akan menjadi dasar penentuan upah untuk 2027.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

K
Reporter
Kurnia
K
Editor
Kurnia