Anggaran HUT RI Rp76,2 Juta Jadi Sorotan, Inspektorat Palembang Turunkan Tim

AKURAT.CO SUMSEL Proposal kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang menjadi sorotan setelah dokumen dengan total anggaran mencapai Rp76,2 juta beredar di media sosial.

Menanggapi polemik tersebut, Inspektorat Kota Palembang langsung melakukan klarifikasi. Tim khusus telah ditugaskan untuk menelusuri penyusunan proposal sekaligus mencermati perbedaan angka yang tercantum dalam dokumen.

Plt Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti, mengatakan pihaknya sudah memantau informasi yang beredar dan saat ini proses klarifikasi sedang berjalan.

"Ya sudah monitor, sedang kami lakukan klarifikasi. Kami sudah tunjuk tim untuk klarifikasi," ujar Jamiah kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Klarifikasi dilakukan untuk memastikan bagaimana proposal tersebut disusun dan mengetahui penyebab munculnya perbedaan nominal anggaran dalam dokumen yang viral.

Anggaran Rp76,2 Juta untuk Kegiatan HUT RI

Proposal yang beredar disebut berkaitan dengan kegiatan peringatan HUT ke-81 RI di Kecamatan IT I Palembang.

Baca Juga: Proposal HUT RI Kecamatan IT I Palembang Rp76,2 Juta Disorot, Wali Kota Perintahkan Inspektorat Periksa

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan dana kegiatan tercantum mencapai Rp76,2 juta. Proposal itu juga diketahui memuat tanda tangan Camat IT I Palembang Purba Sanjaya.

Sejumlah kebutuhan kegiatan tercantum dalam proposal, dengan sasaran sekitar 300 peserta.

Di antaranya terdapat anggaran konsumsi sebesar Rp7,5 juta dan snack Rp4,5 juta. Selain itu, tercantum pula pengadaan 150 pakaian panitia senilai Rp12 juta serta bahan dan peralatan memasak sebesar Rp6 juta.

Proposal juga memuat kebutuhan perlengkapan berbagai perlombaan, seperti tali tambang, karung, helm, balon, bendera hingga umbul-umbul.

Hal yang menjadi perhatian dalam dokumen tersebut bukan hanya nominal anggaran yang mencapai puluhan juta rupiah, tetapi juga adanya perbedaan angka.

Pada bagian rincian kebutuhan, total anggaran tercatat sekitar Rp38,3 juta.

Namun, pada bagian akhir proposal, kebutuhan dana yang dicantumkan justru mencapai Rp76,2 juta.

Perbedaan tersebut kini menjadi salah satu hal yang diklarifikasi Inspektorat Kota Palembang.

Selain Inspektorat, persoalan tersebut juga mendapat perhatian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang.

Kepala BKPSDM Kota Palembang Adi Zahri mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Nanti kita tindaklanjuti segera," kata Adi.

Sementara itu, Camat IT I Palembang Purba Sanjaya maupun Sekretaris Camat belum memberikan keterangan resmi terkait proposal yang beredar dan menjadi sorotan publik tersebut.

Inspektorat Kota Palembang masih melakukan klarifikasi untuk memastikan fakta di balik penyusunan proposal serta perbedaan nominal anggaran yang tercantum di dalamnya.