Herman Deru Bentuk Satgas BBM Subsidi, Bidik Antrean Panjang dan Dugaan Penyimpangan di SPBU

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di seluruh wilayah Sumsel. Langkah ini diambil sebagai upaya mengatasi antrean panjang kendaraan yang hingga kini masih terjadi di sejumlah SPBU.

Gubernur Herman Deru mengatakan satgas tersebut akan melibatkan sejumlah instansi, mulai dari aparat pemerintah daerah hingga unsur kepolisian lalu lintas.

"Akan saya tandatangani pembentukan satgas yang nantinya melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Polantas untuk melakukan pengawasan agar antrean panjang tidak terus terjadi," kata Herman Deru, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, persoalan antrean BBM subsidi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah pasokan, melainkan juga membutuhkan pengawasan distribusi yang lebih ketat hingga tingkat SPBU.

Pemprov Sumsel telah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM subsidi, khususnya solar, yang selama ini dibagi secara bertingkat mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten dan kota.

Ke depan, pemerintah daerah mengusulkan agar alokasi BBM subsidi dapat dipetakan lebih rinci hingga ke masing-masing SPBU sehingga distribusinya lebih tepat sasaran dan mudah diawasi.

Baca Juga: Program TJSL Kopi Tebat Benawa Bawa Pusri Raih AREA Award 2026

"Kami ingin mengetahui SPBU mana yang memang membutuhkan tambahan pasokan dan mana yang distribusinya sudah mencukupi," ujarnya.

Herman Deru juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi yang disebut turut memicu kelangkaan dan antrean panjang di lapangan.

Menurutnya, terdapat SPBU yang enggan menerima tambahan kuota solar subsidi karena khawatir menghadapi praktik penyalahgunaan maupun permainan oknum di lapangan.

Karena itu, ia menilai diperlukan pendekatan baru dalam pengaturan kuota agar distribusi BBM subsidi benar-benar dapat dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.

Selain pengawasan, Pemprov Sumsel juga mendorong penambahan kuota bagi SPBU yang berada di jalur logistik dan kerap mengalami antrean kendaraan cukup panjang.

Namun demikian, Herman Deru mengingatkan agar tambahan kuota tersebut digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

Ia menegaskan apabila kebutuhan BBM subsidi di Sumsel masih belum terpenuhi hingga akhir tahun, pemerintah daerah akan kembali mengajukan penambahan alokasi kepada pemerintah pusat.