Herman Deru Tegaskan PPPK Sumsel Aman dari PHK, Efisiensi Tak Ganggu Kesejahteraan ASN

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumsel, Herman Deru menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Sumsel.

Deru menegaskan bahwa efisiensi harus dimaknai sebagai bentuk kontribusi aparatur sipil negara (ASN) kepada negara, bukan justru menimbulkan persoalan baru seperti meningkatnya angka pengangguran.

Ia memastikan, keberadaan PPPK di Sumatera Selatan tetap berlanjut dan menjadi bagian penting dari ASN.

“PPPK di Sumsel tetap berkelanjutan. Kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pegawai karena itu justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya, Selasa (31/3/2026)

Herman Deru juga menyinggung adanya kebijakan di sejumlah daerah lain yang melakukan pengurangan tenaga PPPK dengan alasan efisiensi anggaran.

Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah BBM Pertamax Akan Naik Jadi Rp17.850 per Liter?

Namun, ia menegaskan langkah tersebut tidak akan diterapkan di Sumatera Selatan. Menurutnya, efisiensi masih bisa dilakukan di sektor lain tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

“Selama masih ada ruang efisiensi di bidang lain, tidak perlu mengambil langkah PHK. Dampaknya bisa luas terhadap ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain menjamin tidak ada PHK, Pemprov Sumsel juga memastikan tidak ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN.

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan pegawai di tengah isu efisiensi anggaran.

“Sumsel termasuk daerah yang tidak memotong TPP dan tukin. Jadi ASN harus tetap bekerja maksimal,” kata Herman Deru.

Dalam suasana halal bihalal, Gubernur mengajak seluruh ASN menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, serta respons cepat terhadap kebutuhan publik.

Menurutnya, efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas layanan, melainkan memastikan pembangunan tetap berjalan, khususnya di sektor prioritas seperti infrastruktur.

Herman Deru mengingatkan bahwa ASN harus menjadi panutan masyarakat dalam mendukung program pemerintah, baik pusat maupun daerah.