Sumsel Jadi Pelopor Meritokrasi, Herman Deru: ASN Harus Naik Jabatan karena Prestasi, Bukan Kedekatan

AKURAT.CO SUMSEL Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam membangun birokrasi bersih dan profesional mendapat pengakuan nasional.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, diganjar penghargaan sebagai Pelopor Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN yang digelar di Palembang, Rabu (10/9/2025). 

“Melalui meritokrasi, ASN tidak lagi ditempatkan karena faktor kedekatan, melainkan kinerja dan prestasi. Inilah cara kita membangun birokrasi yang kredibel,” tegas Herman Deru dalam sambutannya.

Baca Juga: Motor Terkunci Ganda Raib Digondol Maling di Palembang, Korban Lapor Polisi

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemprov Sumsel telah menerbitkan Pergub Nomor 27 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta. Selain itu, aplikasi SiMantans juga dikembangkan sebagai instrumen digital untuk menilai kinerja dan potensi ASN secara objektif.

Hingga 2025, tercatat 3.801 ASN telah mengikuti penilaian kompetensi, mulai dari pejabat tinggi pratama hingga staf pelaksana. Data ini digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan karier yang lebih transparan.

Namun, Herman Deru mengingatkan masih ada tantangan dalam distribusi ASN di daerah pemekaran baru. Ia menilai kekurangan aparatur di wilayah tersebut harus segera diatasi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Kepala BKN RI, Prof. Zudan, menegaskan pihaknya tengah merombak aturan lama yang bertele-tele. Menurutnya, proses seleksi jabatan kini bisa dipangkas dari empat bulan menjadi jauh lebih singkat.

“BKD tidak boleh hanya mengurusi mutasi dan disiplin. Sudah saatnya lebih fokus mengembangkan potensi ASN agar lahir talenta unggul,” ujarnya.

Ia menambahkan, ASN yang berjumlah 5,4 juta orang adalah aset besar bangsa. Dengan manajemen talenta yang tepat, ASN dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional.