Efisiensi Anggaran Pemerintah Tekan Sektor Perhotelan dan Restoran di Sumsel

AKURAT.CO SUMSEL Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai memberikan dampak signifikan terhadap sektor perhotelan, restoran, dan industri hiburan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Pemangkasan anggaran, terutama untuk kegiatan seremonial yang biasanya digelar di hotel, mengancam keberlangsungan bisnis di sektor tersebut.

Sekretaris Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, John Johan Tisera, menyampaikan bahwa pengurangan belanja pemerintah ini dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai lini usaha.

"Jika kebijakan efisiensi ini terus berlanjut, risiko PHK sangat besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh hotel dan restoran, tetapi juga tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini," ujar John Johan, Sabtu (15/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa pendapatan hotel dan restoran di Sumsel mengalami penurunan drastis, bahkan mencapai 60 persen. Selain itu, tingkat hunian kamar hotel juga terus merosot hingga 50 persen akibat berkurangnya permintaan dari kegiatan resmi pemerintah.

"Sebelumnya, hotel-hotel sering digunakan sebagai lokasi berbagai acara pemerintahan. Namun, kini dampaknya mulai terlihat, dengan tingkat hunian kamar yang menurun dan sektor hiburan yang bergantung pada industri perhotelan turut terdampak," tambahnya.

John juga menyoroti efisiensi anggaran yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, meskipun program tersebut memiliki tujuan yang baik, kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan.

Baca Juga: Demam Drama Korea Tak Surut, Ini 10 Aplikasi Nonton Drakor Gratis dengan Subtitle Indonesia

"Penghematan anggaran demi mendukung program MBG memiliki tujuan yang baik, tetapi dampaknya terhadap dunia usaha tetap signifikan. Penurunan pendapatan hotel akan berimbas pada vendor makanan, pemasok bahan baku, hingga tenaga kerja di sektor kuliner," jelasnya.

Ia memberikan contoh bahwa jika 50 hotel di Sumsel mengalami penurunan jumlah acara dan tamu, maka belanja mereka kepada vendor makanan juga berkurang. Hal ini akan mempengaruhi sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi pemasok utama hotel dan restoran.

Sebagai langkah mitigasi, John menyarankan agar kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara bertahap untuk menghindari guncangan besar bagi dunia usaha.

"Pemotongan anggaran sebaiknya dilakukan secara bertahap, misalnya dengan mengurangi 5-6 persen pada tahun pertama. Jika pemangkasan dilakukan secara mendadak dalam jumlah besar, dampaknya bisa meluas dan sulit untuk dipulihkan," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti kurangnya daya tarik wisata di Palembang, yang membuat sektor perhotelan sangat bergantung pada acara pemerintahan. Menurutnya, tanpa strategi pengembangan destinasi wisata yang jelas, kebijakan efisiensi ini bisa semakin memperburuk kondisi industri perhotelan dan restoran.

"Palembang masih kekurangan destinasi wisata unggulan. Jika sektor pariwisata tidak dikembangkan dengan baik, hotel dan restoran akan semakin kesulitan bertahan tanpa dukungan dari acara pemerintahan," pungkasnya. (Kurnia)