Karhutla Rugikan Negara Rp18 Triliun, Menteri LH Minta Penindakan Tegas terhadap Perusahaan Lalai

AKURAT.CO SUMSEL Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, tapi juga menimbulkan kerugian negara dalam skala yang mengejutkan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat karhutla mencapai Rp18 triliun, berdasarkan putusan hukum tetap dari berbagai kasus di seluruh Indonesia.

“Kerugian sebesar Rp18 triliun ini adalah kerugian lingkungan hidup yang telah dihitung secara resmi melalui putusan pengadilan. Ini bukan angka rekaan, melainkan hasil proses hukum yang sudah inkrah,” kata Hanif dalam acara Konsolidasi Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Pengendalian Karhutla di Palembang, Sabtu (24/5/2025).

Angka fantastis tersebut, menurut Hanif, menjadi alarm bagi seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan perusahaan pemegang konsesi, agar tak lagi memandang remeh ancaman karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau.

Baca Juga: Menteri LH Ultimatum Pengusaha Sawit di Sumsel, Tak Lapor Dua Pekan, Siap Terima Sanksi

“Karhutla ini bukan masalah kecil. Dampaknya luar biasa luas, dan sudah terbukti secara nyata menguras keuangan negara. Kita bicara belasan triliun, bukan miliaran,” ujarnya tegas.

Hanif mengungkapkan bahwa Kementerian LHK telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh perusahaan pemegang konsesi lahan, termasuk di Sumatera Selatan (Sumsel).

Mereka diminta segera melaporkan kesiapan peralatan, personel, dan sistem pencegahan karhutla dalam waktu dua pekan. Selain itu, perusahaan diberi batas waktu tiga bulan untuk memperbaiki fasilitas dan SOP pengendalian karhutla.

“Bila tidak dipatuhi, akan ada konsekuensi hukum. Undang-undang sudah jelas, pelanggaran bisa dikenakan sanksi pidana hingga satu tahun penjara,” katanya.

Menteri Hanif juga menyinggung pentingnya langkah pencegahan yang konkret, bukan sekadar menunggu bencana terjadi. Menurutnya, penanganan pasca-karhutla justru jauh lebih mahal dan kompleks, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

“Kita tidak bisa terus mengandalkan hujan sebagai penyelamat. Perusahaan wajib siaga. Kalau lalai, akan berdampak besar pada negara, masyarakat, dan reputasi dunia usaha itu sendiri,” tambahnya.

Meski belum memiliki data spesifik terkait kerugian akibat karhutla di Sumsel, Hanif menegaskan bahwa provinsi ini termasuk wilayah dengan risiko tinggi, terutama karena luasnya lahan gambut yang rentan terbakar.

“Sumsel menjadi prioritas dalam pengawasan karena punya lahan gambut yang luas. Kami akan terus pantau kesiapan di daerah ini,” pungkasnya.