Polda Sumsel Gerebek Gudang Gas Oplosan di Kalidoni, Empat Tersangka Diringkus

Penggerebekan yang dilakukan pada Senin (19/1/2026) ini mengungkap modus kecurangan para pelaku yang memindahkan isi tabung gas subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram demi meraup keuntungan berlipat ganda.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, menjelaskan bahwa praktik ini telah merugikan masyarakat luas, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah yang berhak atas subsidi pemerintah.

"Para pelaku menyuntikkan isi gas subsidi ke tabung 12 kilogram. Keempat tersangka yang kami tangkap adalah D sebagai pemilik modal, YA pemilik lahan, EA sebagai eksekutor penyuntikan, dan R yang bertugas sebagai sopir pengantar," ujar Kombes Pol Doni saat rilis pers di Mapolda Sumsel, Rabu (21/1/2026).

Baca Juga: Mahasiswa Wajib Tahu, Ini Cara Mendapatkan Uang Tambahan Tanpa Mengganggu Kuliah

Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik ilegal ini diketahui telah beroperasi selama kurang lebih lima bulan. Para pelaku mendapatkan tabung melon 3 kilogram dengan harga Rp22.000 dari berbagai wilayah di Palembang, lalu memindahkan isinya ke tabung 12 kilogram.

Dari satu tabung gas 12 kilogram hasil oplosan tersebut, tersangka meraup keuntungan bersih mulai dari Rp67.000 hingga Rp77.000. Dalam sehari, gudang ini mampu memproduksi 35 hingga 50 tabung gas oplosan.

"Estimasi keuntungan yang mereka dapatkan berkisar antara Rp2,3 juta hingga Rp3,8 juta per hari. Produk ilegal ini kemudian dipasarkan kembali ke wilayah Kota Palembang," tambah Doni.

Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian menyita barang bukti berupa 561 tabung gas yang terdiri dari 426 tabung ukuran 3 kg dan 135 tabung ukuran 12 kg. Selain itu, petugas juga mengamankan peralatan penyuntikan seperti pipa sambung, obeng, timbangan digital, dua unit mobil operasional, serta ratusan segel tabung palsu yang digunakan untuk mengelabui konsumen.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah ke dalam UU Cipta Kerja, serta Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.