40 Ribu Siswa Baru SD dan SMP di Palembang Bakal Terima Seragam Pramuka Gratis

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Kota Palembang kembali mengalokasikan anggaran untuk mendukung dunia pendidikan, kali ini melalui rencana pembagian seragam Pramuka gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menyampaikan bahwa alokasi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

“InsyaAllah dalam anggaran perubahan nanti, kita juga akan mengupayakan untuk memberikan seragam Pramuka gratis kepada siswa baru,” ujarnya di Kantor Wali Kota Palembang, Kamis (17/7/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pendidikan Kota Palembang, bantuan seragam gratis akan diberikan kepada sekitar 40 ribu siswa, terdiri dari 19.112 siswa kelas 1 SD dan 19.997 siswa kelas 7 SMP.

Baca Juga: Jelang Musim Kemarau, Menko Polkam Budi Gunawan Dijadwalkan Tinjau Kesiapan Sumsel Hadapi Karhutla

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, yang telah membagikan seragam putih-merah kepada siswa SD secara simbolis di SD Negeri 200 Palembang.

“Ini adalah kelanjutan dari program bantuan seragam sekolah yang sudah mulai kita distribusikan,” jelas Aprizal.

Selain meringankan beban orang tua, kebijakan ini juga ditujukan untuk mengantisipasi adanya praktik pungutan liar di sekolah negeri. Pemerintah Kota menegaskan akan mengambil langkah tegas jika ditemukan oknum sekolah memaksa orang tua membeli seragam dari pihak tertentu.

“Kalau ada kepala sekolah yang bermain-main dalam hal ini, kita akan tindak. Kami terbuka terhadap laporan masyarakat dan tidak akan segan memberikan sanksi,” tegas Aprizal.

Dalam dokumen perubahan APBD 2024, Pemerintah Kota Palembang tercatat menambah anggaran pendidikan sebesar Rp75 miliar. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menerima tambahan anggaran sebesar Rp92 miliar guna mendukung berbagai program pelayanan dasar masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, mengatakan bahwa pengelolaan anggaran sektor pendidikan harus dilakukan secara cermat agar tepat sasaran.

“Walau tidak terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi pusat, kami tetap harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran, agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh siswa dan tenaga pengajar.