Tujuh Tantangan dan Delapan Arahan, Ini Roadmap Pembangunan Sumsel 2025–2029

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Sumsel Tahun 2025–2029, Senin (16/6/2025), di Griya Agung, Palembang.

Forum strategis ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru sebagai langkah awal penyusunan peta jalan pembangunan lima tahun ke depan.

erman Deru menegaskan bahwa pembangunan Sumsel ke depan akan diarahkan pada prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan.

Melalui visi "Sumsel Maju Terus untuk Semua", Pemprov Sumsel akan mengakselerasi kemajuan daerah berbasis pemerataan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Herman Deru mengungkapkan bahwa terdapat tujuh tantangan utama yang menjadi fokus perhatian dalam penyusunan RPJMD Sumsel 2025–2029.

"Tantangan tersebut mencakup tingginya angka kemiskinan terutama di wilayah pedesaan, kesenjangan infrastruktur antarwilayah kabupaten/kota, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata," katanya.

Baca Juga: Gubernur Sumsel Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029, Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan

Selain itu, transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dan industri lokal, reformasi birokrasi yang adaptif dan responsif, perubahan iklim serta ketahanan lingkungan hidup, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan integritas sosial juga menjadi tantangan penting yang harus diatasi.

“Ketujuh tantangan ini adalah refleksi nyata dari persoalan yang dihadapi masyarakat. Kita tidak bisa hanya fokus pada pertumbuhan, tapi juga pemerataan dan keadilan sosial,” tegasnya.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Herman Deru menyampaikan delapan arahan strategis kepada seluruh pemangku kebijakan yang hadir. Arahan itu meliputi pentingnya menjadikan RPJMD sebagai pedoman lintas sektor dan kewilayahan, menjamin kesinambungan program-program pro-rakyat yang telah berjalan, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok.

Selain itu, ia menekankan perlunya merumuskan solusi konkret berbasis data dan aspirasi masyarakat, mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah secara sinergis, mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tak kalah penting, Herman Deru juga menegaskan perlunya membangun kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan setiap program pembangunan.