Gubernur Sumsel Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029, Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Tahun 2025–2029 di Griya Agung, Senin (16/6/2025).

Mengusung visi “Sumsel Maju Terus untuk Semua”, forum strategis tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Herman Deru menegaskan bahwa Pemprov Sumsel berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Visi ini adalah kelanjutan dari landasan yang telah kita bangun bersama. Kami bertekad menjadikan Sumsel lebih maju tanpa meninggalkan siapa pun,” ujarnya.

Herman Deru mengungkapkan, dalam RPJMD periode 2025–2029 terdapat 12 program prioritas yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah.

Di antaranya adalah pembangunan Pelabuhan New Palembang Port Tanjung Carat yang dijadwalkan mulai konstruksi pada 2026, kelanjutan program layanan kesehatan gratis Ber-KTP, penguatan program ketahanan pangan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), serta pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota.

Program strategis lainnya mencakup peningkatan kualitas pendidikan inklusif, pengembangan konektivitas antarwilayah lewat Sumsel Interkoneksi, pencetakan 100.000 Sultan Muda Sumsel untuk menciptakan generasi unggul, serta penguatan nilai-nilai religius, toleransi, dan budaya lokal.

Baca Juga: Terekam CCTV, Pelaku Curi Barang Puluhan Juta dan Bolak-Balik Toko Tiga Kali dalam Semalam

Tak hanya itu, revitalisasi pasar tradisional, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga pengembangan sektor pariwisata melalui Sumsel Wonderful 2030 juga menjadi prioritas dalam peta jalan pembangunan Sumsel lima tahun mendatang.

“Ini bukan hanya janji politik, tapi wujud komitmen nyata untuk menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Herman Deru juga menyoroti tujuh tantangan utama yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Beberapa di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi daerah.

Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pendataan rumah tidak layak huni yang akan segera diintervensi.

“Keadilan sosial harus diwujudkan. Tidak boleh ada lagi warga Sumsel yang tinggal di tempat tidak layak,” kata Herman Deru.

Ia juga memberikan delapan arahan penting kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan RPJMD menjadi pedoman pembangunan lintas sektor dan menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Arahan tersebut mencakup pentingnya sinergi antarinstansi, kesinambungan program pro-rakyat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pembangunan Sumsel adalah kerja kolektif semua pihak baik dari pemerintah, ASN, kepala daerah, hingga masyarakat sipil,” pungkasnya.