Pemkot Palembang Tetapkan Skema PPPK Paruh Waktu, 886 Guru dan Tendik Terima SK Wali Kota

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Affan Prapanca menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan administrasi atau formalitas belaka. Menurutnya, status paruh waktu merupakan babak baru pengelolaan tenaga pendidik yang lebih profesional dan berbasis kinerja.

"Penyerahan 886 SK ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan layanan pendidikan tidak terganggu. Namun, status paruh waktu ini jangan disalahartikan sebagai pengabdian setengah hati," tegas Affan saat memberikan arahan.

Baca Juga: Pemprov Sumsel Luncurkan Program Health and Tourism, Arah Baru Pariwisata Berbasis Kesehatan

Affan menambahkan, integritas dan disiplin tetap menjadi tolok ukur utama. Pemerintah kota menuntut etos kerja tinggi dari para penerima SK guna menjaga kualitas pembelajaran di sekolah, terutama pada jenjang kejuruan dan sekolah dengan kebutuhan khusus.

Kebijakan PPPK paruh waktu ini hadir sebagai jalan tengah yang diambil Pemkot Palembang untuk menjawab kebutuhan riil tenaga pengajar di lapangan. Di satu sisi, pemerintah dihadapkan pada kuota ASN yang terbatas, namun di sisi lain, operasional sekolah harus tetap berjalan efektif.

Melalui skema ini, para tenaga honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan pengakuan legalitas yang lebih kuat. Sebaliknya, pemerintah mendapatkan jaminan keberlanjutan proses belajar-mengajar yang merata di seluruh satuan pendidikan negeri.

"Kami berharap seluruh penerima SK memiliki rasa tanggung jawab penuh dan mematuhi regulasi yang berlaku sebagai pelayan publik di bidang pendidikan," pungkas Affan.

Langkah ini mempertegas posisi Palembang yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan tata kelola tenaga pendidik yang lebih terstruktur dan transparan sepanjang tahun 2026.