Herman Deru Tegaskan Larangan Truk Batu Bara di Jalan Umum: Gunakan Jalur Sungai atau Laut!

Menurut Deru, polemik distribusi yang berdampak hingga ke provinsi tetangga seperti Jambi dan Bengkulu seharusnya tidak terjadi jika perusahaan tambang patuh pada regulasi sejak awal.

"Rujukannya jelas pada undang-undang. Prinsipnya, aktivitas penambangan tidak boleh beroperasi secara penuh sebelum tersedianya jalan khusus. Jadi ini bukan soal menghambat kepentingan pembangkit listrik, tapi soal kepatuhan aturan," tegas Herman Deru di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (26/1/2026).

Gubernur Sumsel juga mempertanyakan skema perencanaan PLTU di Bengkulu yang mengandalkan jalur darat lintas provinsi. Ia menilai, pembangunan objek vital nasional semestinya sudah mempertimbangkan jalur distribusi mandiri yang tidak membebani fasilitas publik.

Baca Juga: Herman Deru Belum Beri Izin Angkutan Batu Bara PLTU Bengkulu Melintas di Jalan Umum Sumsel

"PLTU itu didirikan pasti sudah dengan perhitungan pasokan bahan bakunya. Apalagi di sekitar lokasi pembangkit sebenarnya banyak tambang. Kami juga tidak pernah menerima informasi resmi sebelumnya bahwa pasokan mereka harus melewati Sumsel melalui jalan umum," tambahnya.

Salah satu alasan kuat Pemprov Sumsel tetap konsisten dengan pelarangan ini adalah maraknya angkutan batu bara yang melanggar aturan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Deru menyindir pihak pengusaha yang dinilai ingin meraup keuntungan tanpa berkontribusi pada infrastruktur.

"Mereka tidak membangun jalan, tidak juga memelihara. Jalan dibangun pemerintah menggunakan uang rakyat, lalu dirusak oleh kendaraan ODOL. Ini tidak adil bagi masyarakat pengguna jalan lainnya," ujar Deru.

Sebagai jalan keluar, Herman Deru menyarankan pihak pengusaha dan pengelola pembangkit untuk segera beralih ke moda transportasi yang lebih ramah infrastruktur jalan raya. Jalur sungai dan laut dinilai sebagai solusi paling logis sesuai dengan karakteristik wilayah Sumatera.

"Gunakan jalan khusus atau manfaatkan jalur air seperti sungai dan laut. Kami tetap berkomitmen menjaga infrastruktur daerah dan keselamatan warga, namun tetap membuka ruang diskusi selama solusi yang ditawarkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya.