Polisi Hutan Cuma 4.500, Prabowo Targetkan 70.000 Personel dalam 4 Tahun

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah menyiapkan penambahan besar-besaran jumlah polisi hutan untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan jumlah polisi hutan yang saat ini sekitar 4.500 orang meningkat menjadi 70.000 personel.

Prabowo menilai jumlah petugas yang ada saat ini masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang harus diawasi. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemerintah dalam mencegah berbagai pelanggaran, mulai dari penjarahan hingga pembakaran hutan.

“Menjaga puluhan juta (hektare) hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarahan liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki,” ujar Prabowo dalam acara penyerahan hasil penertiban Satgas PKH di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menurut Prabowo, penambahan personel akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara. Untuk tahap awal, pemerintah memproyeksikan jumlah polisi hutan mencapai sekitar 21.000 orang pada 2027.

Baca Juga: Pre Order iPhone 18 Pro iPhone Pro Max Resmi Dibuka di Indonesia, Harga Mulai Rp27 Jutaan

Jika berjalan sesuai rencana, kebutuhan hingga 70.000 polisi hutan diperkirakan dapat dipenuhi dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun.

“Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan,” kata Prabowo.

Penambahan personel tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas negara dalam menjaga kawasan hutan. Menurut Prabowo, pengawasan yang lebih kuat diperlukan untuk menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara.

Selain sektor kehutanan, Prabowo juga menyoroti keterbatasan personel serta fasilitas pendukung di sejumlah titik strategis, termasuk pelabuhan dan lapangan terbang.

Pemerintah, kata dia, akan melakukan pembenahan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Prabowo juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia meminta para menteri dan kepala badan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap bangsa dan rakyat, terutama kelompok masyarakat kecil.

“Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil,” ujar Prabowo.