Sumsel

Trump Perintahkan Pemerintah AS Gunakan Istilah Super Intelligence Gantikan AI

Kurnia | 30 September 2026, 12:00 WIB
Trump Perintahkan Pemerintah AS Gunakan Istilah Super Intelligence Gantikan AI
Donald Trump - flickr/Gage Skidmore

AKURAT.CO SUMSEL Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan seluruh departemen dan lembaga pemerintah AS menggunakan istilah “super intelligence” untuk menyebut teknologi yang selama ini dikenal sebagai artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Perintah tersebut tertuang dalam keputusan eksekutif berjudul Inaugurating The Era Of Super Intelligence yang diumumkan Gedung Putih pada Selasa (29/9/2026).

Keputusan itu diumumkan setelah Trump menggelar jamuan makan siang bersama sejumlah pimpinan perusahaan teknologi dan industri kecerdasan buatan di Gedung Putih.

Dalam keputusan tersebut, penggunaan istilah “super intelligence” diwajibkan dalam surat-menyurat resmi, komunikasi publik, kebijakan, serta dokumen pemerintah lainnya.

Sementara itu, istilah “artificial intelligence” dan singkatannya, “AI”, tidak lagi digunakan dalam komunikasi resmi cabang eksekutif pemerintah AS.

Baca Juga: Skenario Timnas Indonesia Lolos Final FIFA ASEAN Cup 2026 Usai Tertahan Imbang Oleh Malaysia

Gedung Putih menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah mengakui perkembangan teknologi yang semakin cepat serta peluang yang dapat diberikan teknologi tersebut kepada masyarakat Amerika.

Trump Sebut Nama AI Telah Diubah

Trump sebelumnya telah mengisyaratkan perubahan istilah tersebut ketika berbicara kepada wartawan di luar West Wing Gedung Putih.

Ia mengatakan pemerintah telah secara resmi mengubah nama AI. Menurut Trump, nama baru tersebut ditetapkan bersama sejumlah tokoh teknologi yang disebutnya sebagai orang-orang terbaik dan paling pintar di bidang tersebut.

Namun, dokumen yang ditandatangani para pimpinan perusahaan teknologi dalam acara di Gedung Putih merupakan dokumen terpisah. Dokumen tersebut tidak menetapkan perubahan nama AI secara resmi.

Kesepakatan itu diberi judul White House Accord on Super Intelligence dengan subjudul Joint Commitment on Frontier Responsibilities.

Isi kesepakatan lebih berfokus pada komitmen sukarela perusahaan teknologi untuk mengembangkan teknologi secara aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Enam Pimpinan Perusahaan Teknologi Ikut Menandatangani

Enam eksekutif perusahaan teknologi menandatangani kesepakatan tersebut. Mereka adalah CEO Google Sundar Pichai, Elon Musk dari Tesla dan SpaceX, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Meta Mark Zuckerberg, Presiden OpenAI Greg Brockman, serta CEO Nvidia Jensen Huang.

Para penandatangan menyatakan perusahaan masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan teknologi secara aman dan memastikan sistem yang dibuat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kesepakatan tersebut juga mendorong perusahaan menerapkan sejumlah mekanisme pengawasan dan pengamanan internal.

Para perusahaan juga sepakat menggelar pertemuan secara berkala untuk membahas standar keselamatan teknologi. Sejumlah langkah pengamanan tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi pembentukan aturan atau regulasi.

Ketika ditanya mengenai kekuatan hukum kesepakatan itu, Trump mengatakan dokumen tersebut memiliki sifat “mengikat secara moral”.

Trump Sebelumnya Gelar Jajak Pendapat

Rencana perubahan istilah AI sebelumnya telah disampaikan Trump melalui media sosial.

Pekan lalu, Trump meminta pengikutnya memilih antara istilah “SUPER INTELLIGENCE” dan “SUPERIOR INTELLIGENCE” untuk menggantikan istilah AI.

Langkah tersebut dilakukan ketika pemerintah AS juga tengah meningkatkan perhatian terhadap persaingan teknologi dengan China.

Di sisi lain, perkembangan AI masih menjadi perhatian masyarakat AS. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan kekhawatiran publik terhadap perkembangan teknologi tersebut.

Baca Juga: 5 Ramalan Zodiak Hari Ini 30 September 2026, Ada yang Dapat Peluang Baru

Trump sebelumnya juga beberapa kali menepis peringatan mengenai risiko AI dan menyebut sebagian kekhawatiran tersebut sebagai “hoaks”.

Ketua DPR AS Mike Johnson yang hadir dalam jamuan makan siang mengatakan kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan teknologi tersebut merupakan pernyataan prinsip.

Menurut Johnson, dokumen itu mencakup komitmen sukarela industri teknologi, penguatan kontrol internal, serta penerapan sejumlah lapisan pengawasan.

“Keselamatan dan inovasi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan,” kata Johnson.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

K
Reporter
Kurnia
K
Editor
Kurnia