DPR Soroti Pelayanan Haji di Mina, Jemaah Keluhkan Tenda Sesak hingga Keterlambatan Makanan

AKURAT.CO SUMSEL Pelaksanaan ibadah haji 2026 di Mina mendapat sorotan dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.

Sejumlah persoalan ditemukan selama fase puncak haji, mulai dari kepadatan tenda, keterbatasan fasilitas sanitasi, hingga keterlambatan distribusi konsumsi bagi jemaah.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan masih menyisakan berbagai kendala yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesehatan jemaah, terutama kelompok lanjut usia.

Dalam pemantauannya, Selly menemukan sejumlah tenda dihuni melebihi kapasitas yang ideal sehingga jemaah harus berdesakan saat beristirahat.

Situasi tersebut dinilai kurang mendukung, terlebih bagi lansia yang membutuhkan ruang dan kenyamanan lebih selama menjalani rangkaian ibadah.

Selain persoalan tenda, fasilitas sanitasi juga menjadi perhatian. Ketersediaan toilet dan pasokan air bersih di beberapa titik dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan jemaah yang jumlahnya sangat besar.

Baca Juga: Jay Idzes Absen di FIFA Matchday, Timnas Indonesia Kehilangan Sang Kapten Saat Hadapi Oman dan Mozambik

Padahal, akses terhadap air bersih menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatan di tengah suhu panas yang tinggi.

Persoalan lain yang mencuat adalah distribusi makanan yang tidak berjalan sesuai jadwal.

Timwas menerima laporan sejumlah jemaah harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan konsumsi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kondisi fisik sebagian jemaah, terutama mereka yang sudah berusia lanjut.

“Kelompok lansia menjadi yang paling rentan terdampak. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan dan istirahat tidak terpenuhi dengan baik, risiko gangguan kesehatan meningkat,” kata Selly saat berada di Mina, Jumat (29/5/2026).

DPR juga menilai layanan kesehatan di kawasan Mina masih perlu diperkuat. Tingginya aktivitas fisik dan kepadatan jemaah selama fase Armuzna membuat kebutuhan pelayanan medis menjadi semakin penting.

Atas berbagai temuan tersebut, Timwas Haji meminta penyedia layanan dan seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh.

DPR menegaskan bahwa standar pelayanan yang telah disepakati harus dipenuhi agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Sebagai langkah jangka panjang, Selly mengusulkan perluasan penerapan skema tanazul atau pengembalian sebagian jemaah ke hotel di Makkah selama fase tertentu.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan di Mina, khususnya bagi lansia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, DPR tetap mengapresiasi penyelenggaraan haji pada fase Makkah dan Madinah yang dinilai berjalan relatif baik. Namun, perhatian utama ke depan akan difokuskan pada pelayanan di kawasan Armuzna, terutama Mina yang menjadi titik paling padat selama puncak ibadah haji.

“Pelayanan di Mina harus menjadi prioritas evaluasi. Karena di sinilah jemaah menghadapi tantangan terbesar selama pelaksanaan ibadah haji,” ujar Selly.