Jaga Jalan Umum, Pemprov Sumsel Tolak Izin Melintas Angkutan Tambang Jarak Jauh

Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap sejumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Lahat, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan PALI. Selama ini, perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut disinyalir masih berupaya memanfaatkan jalan publik sebagai akses utama distribusi mereka.

Baca Juga: Dipasang Target Jutaan Turis, Infrastruktur dan Event Palembang Jadi Sorotan

Meski menutup pintu untuk rute jarak jauh, Pemprov Sumsel masih memberikan sedikit kelonggaran untuk izin persilangan jalan atau crossing. Namun, izin ini diberikan dengan syarat yang sangat ketat.

"Kami hanya mempertimbangkan untuk crossing, itu pun melalui evaluasi menyeluruh terkait dampak lalu lintas dan faktor keselamatan di titik tersebut," tambahnya.

Apriyadi juga menyoroti banyaknya perusahaan yang hanya mengajukan surat dispensasi tanpa menunjukkan komitmen nyata di lapangan. Ia mencatat banyak klaim pembangunan jalan khusus tambang yang ternyata belum menunjukkan progres konstruksi yang berarti.

Menanggapi hal tersebut, tim gabungan dari Dinas Perhubungan dan kepolisian akan dikerahkan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lokasi.

"Jika hanya mengirim surat permohonan tapi tidak ada pekerjaan fisik di lapangan, jelas tidak akan kami setujui. Kami menuntut keseriusan perusahaan untuk membangun infrastruktur mereka sendiri," tegas Apriyadi.

Sebagai langkah tambahan, pemerintah juga tengah mengkaji ulang teknis crossing yang sudah beroperasi saat ini.

Salah satu opsi yang mengemuka adalah pembatasan jam operasional, di mana truk tambang hanya diperbolehkan melintas pada malam hari agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat pada jam sibuk.