Sumsel

Mudik Lebaran 2026, Truk Sumbu 3 Dilarang Melintas di Sumsel Mulai 13 Maret, Ini Aturannya

Kurnia | 21 Februari 2026, 19:00 WIB
Mudik Lebaran 2026, Truk Sumbu 3 Dilarang Melintas di Sumsel Mulai 13 Maret, Ini Aturannya


AKURAT.CO SUMSEL
Pemerintah melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Selatan resmi mengeluarkan kebijakan strategis demi menjamin kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Salah satu poin utamanya adalah pembatasan operasional kendaraan angkutan barang berskala besar di seluruh ruas jalan tol maupun non-tol di wilayah Sumatera Selatan.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pribadi dan memastikan pemudik tidak terjebak kemacetan panjang akibat aktivitas kendaraan berat.

Pembatasan operasional ini akan berlangsung selama 16 hari, terhitung mulai 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Kepala BPTD Kelas II Sumsel, Nurhadi Unggul Wibowo, menegaskan bahwa aturan ini menyasar kendaraan dengan spesifikasi tertentu yang dinilai memakan ruang jalan cukup besar.

Baca Juga: Detik-Detik Perampokan Alfamart di Muara Enim, Karyawan Diancam Parang

“Selama periode tersebut, kendaraan sumbu tiga ke atas tidak diperbolehkan melintas. Ini berlaku untuk truk dengan kereta tempelan atau gandengan, kendaraan pengangkut hasil galian seperti pasir, tanah, batu, hingga angkutan tambang dan material bangunan,” ujar Nurhadi, Sabtu (21/2/2026).

Di tengah pembatasan ketat, pemerintah tetap menjamin kelancaran distribusi logistik dengan memberikan dispensasi bagi angkutan kebutuhan vital. Kendaraan pengangkut BBM, BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana, hingga bahan pokok (sembako) tetap diizinkan beroperasi agar pasokan masyarakat tidak terganggu selama masa mudik.

Bagi kendaraan yang mendapatkan pengecualian, petugas di lapangan akan melakukan pengawasan ketat. Setiap armada wajib menempelkan surat muatan resmi di kaca depan sebelah kiri yang berisi informasi jenis barang, tujuan, dan identitas pemilik.

Selain itu, pengusaha angkutan harus mengantongi dokumen kontrak kerja sama resmi. Langkah ini juga menjadi upaya pemerintah dalam menekan angka pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) yang kerap merusak infrastruktur jalan.

"Kebijakan ini adalah kunci untuk mengoptimalkan ruang jalan bagi pemudik. Kami ingin memastikan perjalanan masyarakat tahun ini lebih aman dan nyaman tanpa hambatan kendaraan besar di jalur-jalur utama," pungkas Nurhadi.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

K
Reporter
Kurnia
K
Editor
Kurnia