Pemprov Sumsel Perketat Pengawasan Truk Batu Bara, Kepala Daerah Diminta Tindak Tegas Pelanggar

Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada lagi kendaraan bertonase besar yang bermain "kucing-kucingan" dengan petugas di lapangan pasca-pemberlakuan larangan total sejak awal tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Musni Wijaya, menegaskan bahwa peran pemerintah kabupaten/kota sangat krusial dalam keberhasilan kebijakan ini.

Menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan wilayahnya masing-masing dari aktivitas truk yang melanggar aturan.

Baca Juga: Jaga Stabilitas Perbankan, LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan hingga Mei 2026

"Penindakan akan dilakukan bagi truk yang masih membandel. Pak Gubernur sudah meminta Bupati dan Wali Kota melaksanakan pengawasan sesuai kewenangan di wilayah mereka," ujar Musni, Rabu (28/1/2026).

Musni juga mengklarifikasi terkait adanya pergerakan truk batu bara pada akhir pekan lalu. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sempat memberikan dispensasi singkat pada 25-26 Januari demi menjamin kelancaran pasokan energi menuju PLTU di Bengkulu. Namun, izin tersebut bersifat situasional dan tidak berlaku permanen.

"Izin melintas hanya diberikan satu hari untuk kepentingan pasokan listrik tersebut. Setelah batas waktu itu, aturan kembali tegak dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas," tambahnya.