BPKAD Palembang Catat Realisasi Anggaran 2025 Sebesar 91,67, Bidik Rp4,6 Triliun di 2026

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mencatat capaian pendapatan daerah sepanjang tahun anggaran 2025 belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dari pagu anggaran sebesar Rp5,2 triliun, realisasi yang terkumpul hingga pengujung tahun hanya mencapai Rp4,8 triliun atau sekitar 91,67 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nashir, menjelaskan bahwa meski secara persentase mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara nilai nominal angka tersebut justru menunjukkan tren kenaikan.

"Jika dibandingkan, persentase realisasi tahun 2024 mencapai 94,96 persen. Namun, secara nilai rupiah, realisasi pada tahun 2025 sebenarnya jauh lebih tinggi meskipun belum mencapai sasaran target 100 persen," ujar Ahmad Nashir dalam keterangan resminya, Kamis (8/1/2026).

Kondisi serupa juga terjadi pada pos belanja daerah. Dari total alokasi sebesar Rp5,3 triliun, serapan belanja tahun lalu hanya terealisasi sebesar Rp4,8 triliun.

Baca Juga: Pemuda 23 Tahun Diciduk Polisi Usai Diduga Rudapaksa Anak Berkebutuhan Khusus

Sebaliknya, performa signifikan terlihat pada pembiayaan netto yang melonjak drastis. Dari target Rp67,1 miliar, Pemkot berhasil merealisasikan hingga Rp102,1 miliar atau melampaui target hingga 152 persen.

Menatap tahun anggaran 2026, Pemkot Palembang menetapkan target pendapatan yang lebih realistis namun tetap progresif sebesar Rp4,6 triliun. Guna memastikan angka tersebut tercapai, Nashir memperkenalkan strategi baru melalui perubahan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut program "Anti Mager".

Program ini dirancang untuk mengubah kultur kerja birokrasi agar lebih proaktif dan terjun langsung ke lapangan. Para ASN didorong untuk lebih jeli dalam memetakan sektor-sektor pendapatan yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

"Kami mendorong seluruh jajaran untuk turun ke lapangan guna mengidentifikasi potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang masih 'tidur'. Kita harus menggali lebih dalam dari berbagai sektor agar target Rp4,6 triliun di 2026 dapat terpenuhi," tegasnya.