Fenomena Kayu Gelondongan Pascabanjir Sumatera Picu Dugaan Pembalakan Liar, Menhut Soroti Evaluasi Total Tata Kelola Hutan

Penemuan kayu berukuran besar dan tanpa kulit di sepanjang aliran sungai hingga pesisir pantai tersebut menguatkan dugaan adanya praktik pembalakan liar (illegal logging) di kawasan hulu.

Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah foto dan video yang memperlihatkan tumpukan kayu memenuhi aliran Sungai Batang Toru di Tapanuli Selatan, serta memadati bibir Pantai Parkit di Kota Padang, viral di media sosial.

Menanggapi pertanyaan publik mengenai kontribusi penebangan hutan tak terkendali sebagai pemicu banjir beruntun, Menhut Raja Juli menegaskan bahwa bencana ini harus menjadi momentum evaluasi totalterhadap tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.

"Saya mengucapkan bela sungkawa dan duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi, bahwa ada yang salah dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita," ujar Raja Juli melalui unggahan video di akun Instagram resminya, Senin (1/12/2025).

Baca Juga: Realme P4x Siap Meluncur 4 Desember, Usung Baterai 'Monster' 7.000 mAh dan Chipset Dimensity 7400 Ultra

 Dugaan praktik illegal logging semakin kuat karena kayu gelondongan yang ditemukan tampak bersih dari kulit dan tidak menyerupai pohon yang roboh secara alami.

Raja Juli menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menyoroti masalah ini.

"Pak Presiden juga mengatakan kemarin, bahwa penebangan hutan yang liar dan tidak terkontrol merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi," katanya. 

Menyikapi temuan ini, Komisi IV DPR RI berencana memanggil Menteri Kehutanan pada Kamis, 4 Desember 2025, untuk meminta penjelasan resmi. Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan penyebabnya, sembari menekankan penanganan korban banjir harus tetap menjadi prioritas utama.

Sementara itu, WALHI Sumatera Utara menduga gelondongan kayu tersebut merupakan sisa tebangan dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di lanskap Batang Toru.

Menurut WALHI, kawasan tersebut mengalami tekanan tinggi akibat pembukaan lahan oleh sejumlah korporasi, yang menyebabkan berkurangnya fungsi hidrologis hutan. Fungsi hutan yang menurun ini dinilai memperparah risiko banjir bandang karena hutan kehilangan kemampuan menahan volume air ekstrem.

WALHI mendesak pemerintah untuk segera memeriksa seluruh izin perusahaan yang beroperasi di bentang alam Harangan Tapanuli dan wilayah hulu DAS Batang Toru.