Enam Kecamatan Jadi Fokus Perbaikan RTLH, Pemkot Palembang Ungkap Alasan Prioritas Wilayah

AKURAT.CO SUMSEL Upaya Pemerintah Kota Palembang memperbaiki kualitas hidup masyarakat kembali diperkuat melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Tahun ini, sebanyak 1.500 unit rumah akan direnovasi, dengan enam kecamatan ditetapkan sebagai prioritas utama berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling mendesak.

Pemkot Palembang mencatat terdapat 3.067 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kota ini. Berdasarkan pemetaan Badan Pusat Statistik (BPS), enam kecamatan memiliki konsentrasi RTLH tertinggi sehingga ditetapkan sebagai prioritas perbaikan tahun ini.

Keenam wilayah tersebut meliputi Kecamatan Gandus, Seberang Ulu I (SU I), Seberang Ulu II (SU II), Bukit Kecil, Ilir Barat I (IB I), dan Ilir Barat II (IB II).

“Enam kecamatan ini dipilih karena tingkat kebutuhan warganya yang paling mendesak. Data BPS menunjukkan angka RTLH tertinggi berada di wilayah tersebut, sehingga harus menjadi prioritas penanganan,” jelas Walikota Palembang, Ratu Dewa.

Baca Juga: Buron Curanmor Setahun, Aldi Akhirnya Ditangkap dan Susul Rekannya ke Penjara

Dari total 1.500 unit yang akan diperbaiki tahun ini, 1.000 unit dibiayai langsung oleh Kementerian PKP. Sementara 500 unit lainnya berasal dari dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dan pihak swasta di Palembang.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan dunia usaha. Kolaborasi ini membawa dampak besar dalam menekan jumlah hunian tidak layak,” kata Ratu Dewa.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan pada awal Desember 2025. Selain meninjau lokasi RTLH prioritas, kunjungan tersebut juga akan menyoroti program pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari pembangunan menyeluruh.

“Kunjungan ini akan memberikan dorongan tambahan agar program berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Untuk sisa 1.500 unit RTLH yang belum mendapatkan bantuan, Pemkot Palembang menyiapkan sistem lelang terbuka bagi pengembang, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Setiap unit rumah diproyeksikan membutuhkan biaya perbaikan sekitar Rp30 juta.