Meski Dana Pusat Turun di 2026, Gubernur Herman Deru Pastikan TPP dan Tukin ASN Sumsel Aman

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memastikan tidak akan ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 mendatang.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, meskipun pemerintah pusat memproyeksikan adanya penurunan transfer dana ke daerah.

“Kami pastikan tidak ada pengurangan TPP dan Tukin. ASN tidak perlu khawatir, komitmen kami tetap menjaga kesejahteraan mereka,” tegas Herman Deru, Jumat (7/11/2025).

Menurut Herman Deru, kesejahteraan ASN merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Ia menilai, motivasi dan profesionalisme ASN sangat bergantung pada kepastian hak-hak keuangan mereka.

“Kinerja ASN sangat menentukan kepercayaan publik. Kalau kesejahteraan mereka terganggu, pelayanan juga bisa menurun. Itu yang ingin kita hindari,” ujarnya.

Baca Juga: Uang Rp120 Juta Raib, Warga Palembang Tertipu Modus Hadiah dan Tugas Online

Gubernur juga menekankan agar seluruh ASN tetap fokus pada kinerja dan tanggung jawab, bukan hanya pada kondisi anggaran daerah.

“Anggaran bisa naik turun, tapi semangat dan dedikasi ASN tidak boleh ikut turun,” kata Herman Deru menambahkan.

Menanggapi dinamika fiskal nasional yang berdampak pada keuangan daerah, Herman Deru mengatakan pemerintah daerah memiliki ruang untuk beradaptasi melalui efisiensi anggaran dan pengelolaan berbasis prioritas.

“Yang penting bagaimana kita mengelola dengan bijak. Belanjakan untuk program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan boros, tapi tetap produktif,” jelasnya.

Ia menegaskan, kebijakan efisiensi bukan berarti pemangkasan sembarangan, melainkan penguatan pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan publik.

Di tengah tantangan fiskal, Herman Deru meminta para ASN tidak menurunkan standar kinerja. Ia berharap seluruh jajaran pemerintahan tetap disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil.

“Pelayanan publik tidak boleh lemah hanya karena kondisi anggaran. ASN harus terus menunjukkan integritas dan etos kerja tinggi,” tegasnya.

Selain menjamin TPP dan Tukin tetap aman, Herman Deru juga mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal serta memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita harus lebih cerdas dalam mengatur keuangan daerah. Tantangan fiskal bukan alasan untuk berhenti berinovasi,” tutupnya.