OJK Buka Kanal Aduan 157, Pastikan Masalah SLIK Tak Hambat KPR Bersubsidi

AKURAT.CO SUMSEL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa hanya sebagian kecil calon debitur yang gagal mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akibat kendala dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa hasil koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait menunjukkan jumlah pemohon yang terkendala SLIK sangat kecil dibandingkan total pengajuan yang diterima.

“Kami sudah lakukan pertukaran data, dan hasilnya menunjukkan jumlahnya kecil sekali. Dari total sekitar 103 ribu pemohon, hanya sekitar 3 ribu yang terkendala SLIK,” ujar Mahendra di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Sebagai langkah antisipasi, OJK membuka saluran pengaduan khusus melalui Kontak OJK 157 untuk masyarakat yang merasa dirugikan akibat status kredit mereka di SLIK.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

“Dari laporan yang masuk, hanya sekitar 20 kasus yang benar-benar terkait dengan SLIK, dan seluruhnya sudah diselesaikan,” tambah Mahendra.

Lebih lanjut, Mahendra menegaskan bahwa sebagian besar penolakan pengajuan KPR FLPP bukan karena kendala sistem SLIK, melainkan faktor lain seperti kelayakan finansial, jaminan kredit, usia peminjam, serta kelengkapan dokumen administrasi.

Senada dengan Mahendra, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut hasil klarifikasi menunjukkan bahwa SLIK bukan penyebab utama lambatnya penyaluran KPR bersubsidi.

“Mayoritas kasus yang muncul lebih disebabkan oleh persyaratan administrasi dan kemampuan bayar calon debitur yang tidak memenuhi kriteria,” jelas Dian.

Meski begitu, Dian menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, yang mengatur kebijakan penghapusan buku dan tagihan kredit macet kecil, telah memberikan dampak positif bagi sektor pembiayaan.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir pada 5 Mei 2025.

“PP 47/2024 terbukti efektif. Debitur yang sebelumnya masuk daftar hitam kini bisa kembali mendapat akses pembiayaan. Kami berharap kebijakan ini dilanjutkan agar kendala teknis di lapangan bisa lebih mudah diatasi,” ujarnya.