Utang Pemerintah Tembus Rp9.138 Triliun, Kemenkeu Pastikan Masih Aman dan Terkendali

AKURAT.CO SUMSEL Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 masih dalam kondisi aman dan terkendali, meski mengalami sedikit kenaikan dibanding periode sebelumnya.

Total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.138,05 triliun atau 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen dari PDB yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menegaskan rasio utang Indonesia masih berada di level moderat bila dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan maupun anggota G20.

“Debt to GDP ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Ini level yang cukup rendah dan moderat dibandingkan negara tetangga maupun anggota G20,” ujar Suminto dalam media gathering bersama jurnalis di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Dari total utang tersebut, Rp7.980,87 triliun bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN), sementara Rp1.157,18 triliun berasal dari pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. SBN berdenominasi rupiah masih menjadi porsi terbesar dalam komposisi pembiayaan utang nasional.

Kemenkeu memastikan strategi pembiayaan pemerintah tetap berfokus pada sumber dana dalam negeri yang efisien dan berisiko rendah. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga ketahanan fiskal serta memastikan kesinambungan pengelolaan utang jangka panjang.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan memastikan belanja negara dialokasikan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan sektor pendidikan.

“Utang kita digunakan untuk hal-hal produktif, bukan konsumtif. Ini penting agar beban fiskal tetap sehat dan terkendali,” tegas Suminto.

Menurutnya, pengelolaan utang yang hati-hati menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional, terlebih di tengah dinamika global dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Dengan rasio utang yang masih di bawah 40 persen dari PDB, pemerintah optimistis kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dan ruang untuk pembiayaan pembangunan masih terbuka luas.