Pemprov Sumsel Pastikan Program Mudik Gratis Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan ( Sumsel) menegaskan bahwa program mudik gratis bagi masyarakat tetap akan dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, meskipun pemerintah pusat dan daerah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, memastikan bahwa program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin pulang kampung tanpa harus terbebani biaya transportasi.

"Program mudik gratis ini merupakan bentuk layanan bagi masyarakat dan hingga kini belum ada rencana untuk dihentikan. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Edward Candra, Jumat (14/2/2025).

Edward menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Sumsel lebih bersifat administratif, seperti pengurangan anggaran untuk kegiatan seremonial, forum diskusi (FGD), pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta perjalanan dinas.

Langkah ini diambil sesuai dengan arahan pemerintah pusat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan penghematan belanja daerah.

Baca Juga: Razia Gabungan di Palembang: 30 Kendaraan Terjaring Operasi Keselamatan

"Dalam kebijakan efisiensi ini, kegiatan seremonial, FGD, serta perjalanan dinas memang perlu dikurangi. Kami telah meneruskan instruksi ini kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penerapan lebih lanjut," jelasnya.

Namun, Edward menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan berdampak pada proyek-proyek strategis atau program yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Program yang menyangkut kepentingan publik akan tetap berjalan sesuai rencana awal. Penghematan ini lebih diarahkan pada sektor administratif tanpa mengganggu proyek strategis di daerah," tambahnya.

Salah satu bentuk efisiensi yang diterapkan Pemprov Sumsel adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, hingga 50 persen pada tahun 2025.

Pemprov akan melakukan evaluasi ketat untuk menentukan urgensi perjalanan dinas serta membatasi jumlah pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan tersebut.

"Kami sepenuhnya mendukung kebijakan efisiensi ini dan akan menerapkannya secara bijaksana tanpa mengganggu program-program yang berdampak langsung pada masyarakat," tutup Edward. (Kurnia)