Bawaslu Minta KPU Untuk Taati Aturan Debat Capres Cawapres

AKURAT.CO SUMSEL Bawaslu meminta KPU saat menggelar debat capres dan cawapres harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan pelaksanaan debat capres-cawapres harus mengacu pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh sebab itu, KPU harus menaati semua ketentuan dalam menentukan format debat untuk Pilpres 2024.

"Bawaslu dalam konteks hari ini memastikan KPU mematuhi ketentuan perundang-undangan," katanya, Senin (4/12/2023).

Semuanya harus jelas. Karena diatur dalam undang-undang, seperti halnya debat tiga kali untuk pemilihan presiden dan dua kali untuk pemilihan cawapres. Penjelasan undang-undang mungkin menyatakannya.

Bawaslu telah mengirim surat untuk mencegah pelanggaran administrasi selama debat capres.

"Sehingga dalam konteks ini upaya pencegahan dilakukan Bawaslu, salah satunya mengingatkan KPU mematuhi ketentuan perundang-undangan," ujarnya dilansir dari akurat.co.

Sebagai informasi, kebijakan KPU terkait pelaksanaan debat capres-cawapres diputuskan menggunakan format berpasangan. Artinya, selama lima kali ajang debat, pasangan calon akan berada di panggung, meskipun ada ketentuan di UU Pemilu yang memisahkan debat capres dengan debat cawapres.