Komitmen Pemprov Sumsel Untuk Mensuksseskan Pilkada Serentak 2024

AKURAT.CO SUMSEL Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Penjabat Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, menegaskan bahwa penguatan koordinasi antarlembaga, kesiapan infrastruktur, stabilitas keamanan, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi prioritas utama.

Menurut Elen, keberhasilan Pilkada memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta lembaga terkait lainnya.

"Koordinasi ini adalah fondasi utama agar Pilkada berjalan lancar," ujarnya, Kamis (14/11/2024).

Fokus utama juga diberikan pada distribusi logistik pemilihan dan kesiapan infrastruktur, termasuk teknologi informasi yang akan dipakai untuk proses penghitungan suara.

Elen mengungkapkan bahwa persiapan logistik akan dimulai pekan ini, dengan antisipasi penuh terhadap kemungkinan kendala teknis.

""Pengiriman logistik pemilu akan dimulai minggu ini, dengan dukungan pengamanan yang telah disiapkan secara optimal bersama TNI, POLRI, BINDA, dan pihak pengadilan," ungkapnya.

Selain itu, Elen juga mengajak masyarakat Sumsel untuk berperan aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah selama masa Pilkada. Ia mengimbau warga untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan potensi gangguan lainnya.

“Peran masyarakat sangat penting dalam memastikan Pilkada berjalan aman dan damai,” tambah Elen.

Baca Juga: Ibu Rumah Tangga di Muratara Divonis 14 Bulan Penjara Usai Siram Pengintip dengan Air Keras

Persiapan yang dilakukan Pemprov Sumsel tidak hanya berfokus pada teknis Pilkada, tetapi juga pada aspek pendidikan politik dan netralitas ASN.

Salah satu langkah yang diambil adalah deklarasi netralitas ASN pada 27 Desember 2023, yang melibatkan lebih dari 180.000 ASN di seluruh Sumatra Selatan, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, Elen menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah melakukan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dengan KPU dan Bawaslu Sumsel, serta seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Proses ini dilakukan secara cepat dan serentak pada 9 November 2023 di Palembang.

“Penandatanganan NPHD ini merupakan langkah awal penting untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan akuntabel,” tutupnya. (Kurnia)